Forum DhammaCitta. Forum Diskusi Buddhis Indonesia

Author Topic: DHAMMADHIPATEYYA  (Read 1723 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline markosprawira

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 6.449
  • Reputasi: 155
DHAMMADHIPATEYYA
« on: 10 August 2007, 06:10:44 PM »
by Selamat Rodjali


DHAMMADHIPATEYYA

Sumbangsih Buddha Dhamma Bagi 'Trend' Demokratisasi

Pada Akhir Milenium Kedua

Pendahuluan

Di Indonesia, saat ini sedang dijangkiti oleh 'trend' (kecenderungan)
demokratisasi. Semua pihak, baik pemerintah, maupun rakyat; baik orang
partai politik maupun orang yang 'independent' cenderung mengharapkan
tercapainya demokratisasi yang optimum di Indonesia. Mereka saling
menganggap dirinya bertindak mengarah ke demokratisasi. Bahkan dua kelompok
yang berseteru / berlawanan sekalipun saling menganggap tindakannya mengarah
atau sesuai dengan tujuan demokratisasi. Klaim anggapan tersebut makin
membingungkan masyarakat. Apa sesungguhnya ciri / sifat manusia yang cocok
dengan prinsip demokrasi. Apa landasan moral demokratisasi itu sendiri.

Tulisan ini ditujukan bukan untuk memberikan definisi demokrasi yang harus
diterima secara umum, namun lebih bersifat memberikan informasi
prinsip-prinsip landasan moral bagi pemimpin dan rakyat yang mendambakan
demokratisasi.

Supremasi Dhamma (Dhammadhipateyya) di atas supremasi pribadi
(attadhipateyya) dan kelompok sosial duniawi (lokadhipateyya)

Di dalam berkiprah mengarungi hidupnya, manusia selalu memiliki ambisi dan
hasrat besar ataupun kecil. Untuk memenuhi ambisinya, manusia berpegang atau
berpijak pada prinsip-prinsip tertentu, yang di dalam Buddha Dhamma dapat
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Attadhipateyya, di mana manusia berkiprah memenuhi tujuannya
dengan menjunjung tinggi kepentingan pribadi (atta).

2. Lokadhipateyya, di mana manusia berkiprah memenuhi tujuannya dengan
menjunjung tinggi kepentingan duniawi kelompok atau daerahnya.

3. Dhammadhipateyya, di mana manusia berkiprah memenuhi tujuannya
dengan menjunjung tinggi Dhamma yang mulia, sehingga meningkatkan kualitas
kehidupannya.

Ambisi pribadi merupakan sebuah kondisi alami, dan kebanyakan orang mencari
kekuasaan, posisi dan kesuksesan di atas yang lainnya dan takut kehilangan
keuntungan. Dorongan ini merupakan kekotoran yang di dalam Buddha Dhamma
kita sebut kekotoran batin. Sepanjang masyarakat masih belum terdidik, masih
belum berkembang, sepanjang itu mereka belum dapat hidup dengan bijaksana.
Perbuatan mereka akan didorong oleh hasrat-hasrat tersebut.

Namun demikian, di dalam komunitas, dorongan demikian, apabila tidak
dikotori atau tidak terkontrol dengan baik, sangat mudah menjadi penyebab
konflik dan perpecahan. Mereka merupakan rintangan penting untuk
perkembangan sosial dan kedamaian.

Di dalam sistem otokrasi, setiap orang bersandar pada kekuatan otokrat.
Mereka harus mendengarkan dan mempercayai yang dikatakan otokrat itu.
Mereka hidup dan bekerja bersama secara harmonis dan dinaungi oleh
hukum-hukum menakutkan dan merupakan sasaran bagi kekuatan yang dimiliki
oleh otokrat. Namun demikian, kita telah melihat bahwa ketergantungan kepada
figur kekuasaan atas dasar ketakutan bukanlah merupakan sebuah kebiasaan
yang diharapkan.

Apabila rakyat tidak tunduk kepada kekuatan figur orang tertentu, rakyat
sering kali menyerahkannya kepada sebuah kekuatan 'super adikodrati'. Dengan
kekuatan super adikodrati sebagai otoritas absolut, terdapat sebuah dasar
umum bagi semua anggota masyarakat itu untuk dapat bersandar. Namun
demikian, ini juga masih bukan sebuah metode baku yang memuaskan bagi
masyarakat yang mengharapkan demokrasi, karena hal ini sesungguhnya
merupakan sebuah otokrasi dalam bentuk lain. - Hal ini diselimuti ketakutan,
dan dengan demikian tidak memungkinkan bagi perkembangan potensi personal
secara penuh. Ini juga belum terbebas dari kemungkinan perpecahan - banyak
kepercayaan atas kekuatan super adikodrati membawa ke banyak perpecahan.

Masyarakat di negara yang memiliki rasa nasionalisme kuat dibakar oleh
sebuah dorongan kuat untuk membuat negara mereka menjadi sebuah kekuatan
yang besar, dan setiap orang menyerahkan diri untuk kepentingan kebaikan
negara. Walaupun mungkin terdapat konflik dan tekanan pada tingkatan
pribadi, kapanpun sebuah masalah nasional muncul, semuanya melupakan hasrat
pribadi dan konflik kepentingan dan secara harmonis memberikan diri mereka
kepada negara. Namun demikian, metode ini tidak berada dalam jalur yang
sesuai dengan makna sesungguhnya dari demokrasi dan metode ini memiliki
kelemahannya sendiri. Metode ini mengarah ke fanatisme dan tidak toleran.
Rasa tertarik akan keberuntungan hanya bagi ras atau kebangsaan seseorang
dan seseorang dapat dengan mudah dibujuk untuk mengeksploitasi yang lainnya.

Dasar umum perhatian lainnya adalah berpijak kepada suatu idealisme, yang
mungkin adil sekuat nasionalisme. Masyarakat dapat dengan mudah bersandar
pada idealisme atau pandangan-pandangan politik yang kuat, dan
kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ideologi politik yang mirip
dengan mudah dapat dimobilisasi untuk merealisasi niatnya. Ini bukan hanya
sebuah harmoni yang in-tolerant, namun juga mengarah ke semacam kekuatan
yang sangat ekstrim. Masyarakat dengan idealisme politik yang kuat (mirip
fanatisme keagamaan) sangatlah puas di dalam tingkah lakunya, namun hanya
untuk kepuasan kemelekatannya dan idealismenya. Sepanjang idealisme mereka
dipandang valid mereka mendapat kepuasan yang ekstrim, menyapu bersih segala
sesuatu atau setiap orang agar berdiri di jalan mereka, namun sepanjang
kecenderungan orang-orang itu melemah, mereka akan kembali ke aslinya, tidak
mendapatkan hasil apapun di dalam perkembangan pribadinya. Kepuasan politik
tidak membawa ke perkembangan pribadi karena kecemburuan itu tidak muncul
dari kebijaksanaan; kepuasannya tidak muncul dari pengertian batiniah murni
dari dalam dirinya, namun merupakan idealisme eksternal. Oleh karena itu hal
ini bukanlah cara berpikir bijaksana.

Bila mereka tidak dimotivasi oleh pandangan di atas dicap sebagai
individualis. Walaupun, satu saat bahkan mereka diinspirasikan untuk
memperoleh keuntungan pribadi bagi kebaikan komunitas, seperti ketika
peperangan. Ketika negara mereka diagresi pihak lain, masyarakat dapat
dengan mudah dimobilisasi bersama. Namun 'pengorbanannya' hanya untuk
interest pribadi/golongan, dan segera setelah agresi selesai, mereka akan
menjadi individualis.

Menghadapi ini semua, apakah posisi sebuah masyarakat yang demokrasi itu?
Telah dikatakan bahwa masyarakat yang bekerja bersama untuk membentuk sebuah
demokrasi seyogyanya dimotivasi oleh kebijaksanaan. Tujuannya adalah untuk
menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki manfaat optimum bagi keduanya,
bagi individu di dalamnya maupun secara bersama, dan tujuan ini direalisasi
dengan cermat di dalam memandang dan mencerap sesuatu yang didasarkan pada
kebenaran, manfaat dan kebajikan.

Masyarakat yang dimotivasi oleh hasrat bagi kebenaran, kebajikan dan manfaat
akan mencoba untuk mencari faktor-faktor yang paling efektif digunakan untuk
memecahkan permasalahan kehidupan. Mereka akan berkorban waktu dan tenaga
dan akan terbuka bagi informasi dari semua sisi, sepanjang itu mengarah ke
sebuah pengertian kebenaran. Mereka akan mengabaikan emosi pribadinya.
Hasrat untuk kebenaran inilah yang memotivasi tindakan mereka, dan terhadap
kebenaran inilah mereka ingin menyandarkan diri mereka.

Oleh karena itu, di dalam sebuah masyarakat demokrasi, masyarakat akan
mendapat keuntungan bersama bagi kebenaran, kebajikan, alasan dan manfaat,
karena kondisi ini yang nyata mendukung pemecahan masalah.

Kebenaran, kebajikan, alasan, manfaat dan pemecahan masalah, semuanya dapat
dideskripsikan di dalam satu istilah Buddhist, yaitu "Dhamma." Dengan
demikian dapatlah dikatakan bahwa di dalam sebuah masyarakat demokrasi,
masyarakat akan memperoleh keuntungan satu sama lain berdasarkan
penghormatan terhadap Dhamma, dan Dhamma dipegang di atas setiap individu
atau kepentingan pribadi dan golongan.

Masyarakat yang memegang, menghormati dan bersandar pada Dhamma di dalam
Buddha Dhamma disebut "Dhammadhipateyya." Mereka "dikendalikan oleh atau
berpedoman kepada Dhamma." Di dalam sebuah demokrasi yang sukses, semua
orang seyogyanya adalah Dhammadhipateyya, semua seyogyanya memegang
supremasi Dhamma.

Dengan menjunjung tinggi Dhamma, dengan cara mengatasi kesombongan (mana),
kemelekatan (tanha) dan pandangan keliru (ditthi), orang-orang akan dapat
memerintah dirinya sendiri dengan benar. Apabila mereka memiliki kemampuan
ini, demokrasi menjadi kenyataan yang dapat dilihat untuk dipraktikkan.
Orang-orang yang dapat memerintah dirinya sendiri adalah mereka yang
menjunjung tinggi Dhamma. Oleh karena itu demokrasi adalah pemerintahan oleh
orang-orang yang (sebagian besar) Dhammadhipateyya, yang tidak membiarkan
kemelekatan, kesombongan dan pandangan keliru mengatasi Dhamma dan
beroperasi.

Abraham Lincoln menyatakan ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat
dan bagi rakyat." Gagasan ini secara luas dipegang sebagai sebuah definisi
baku kata demokrasi. Namun demikian, nampaknya Lincoln tidak bermaksud bahwa
demokrasi semata pemerintahan oleh rakyat. Hal penting dari pernyataannya
adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Apabila kita terlibat
dengan demokrasi, maka kita seyogyanya juga memandang rakyat. Apabila
demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, maka kualitas demokrasi
ditentukan oleh kualitas rakyatnya. Apakah monarki itu baik atau buruk
tergantung dari kualitas kepala monarki itu. Demikian pula, kualitas sebuah
pemerintahan demokratis, di mana rakyat merupakan administratornya, maka
tergantung dari kualitas rakyatnya.

Jenis monarki terbesar adalah monarki universal. Di dalam ajaran Buddha
disebutkan bahwa kepala monarki universal harus memiliki kualitas menjadi
Dhammadhipateyya, ia menjunjung tinggi Dhamma. Seorang kepala monarki yang
tidak menjunjung tinggi Dhamma hanya akan tertarik pada kesenangan dan
kegembiraannya sendiri. Ia akan mengikuti 'mood'nya dan memerintah sesuai
dengan nafsunya, memperlakukan kekuasaannya untuk menekan rakyat. Seorang
kepala monarki yang berpegang teguh kepada Dhamma (Dhammadhipateyya) akan
menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk menciptakan manfaat bagi rakyat
di monarkinya dan rakyatnya akan hidup bahagia.

Di dalam sebuah monarki, kekuasaan tertinggi berada di tangan kepala
monarki. Inilah mengapa pemerintahan yang baik tergantung sangat banyak
kepada pribadi kepala monarki yang menjunjung tinggi Dhamma
(Dhammadhipateyya). Di dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan terletak di
tangan rakyat, dan juga tanggung jawab bagi kualitas pemerintahan menjadi
tanggung jawab rakyatnya. Dengan kata lain, di mana pun kekuasaan itu
berada, di situlah seyogyanya ada Dhammadhipateyya.

Apabila rakyat tidak menjunjung tinggi Dhamma, apabila mereka tidak
menggunakan kebijaksanaan tetapi hanya mengikuti nafsu dan pilihannya,
mereka tidak akan dapat memerintah dirinya sendiri dan demokrasi tidak akan
bekerja. Rakyat itu sendirilah yang akan menderita eksploitasi dan tekanan.
Akhirnya mereka akan mengundang seorang diktator untuk mengambil alih
pemerintahan itu dan mengontrolnya.

Agar demokrasi bekerja, rakyat seyogyanya terdidik, dan terlatih untuk
menjadi Dhammadhipateyya, menjunjung tinggi Dhamma. Apabila mereka memiliki
kualitas ini, dapat diekspresikan melalui kendaraan sistem demokrasi.

Karena sistem demokrasi rakyat yang sesungguhnya seyobyanya diperintah oleh
Dhamma, maka wakil terpilihnya juga seyogyanya menjunjung tinggi Dhamma.
Mereka harus mengerti bahwa demokrasi tidak hanya berarti mengikuti
keinginan massa atau membodohi mereka dengan mengambil suaranya. Rakyat
adalah pemegang kekuasaan di dalam demokrasi, walaupun mereka semua harus
tunduk pada hukum di tanah airnya. Sebagai pemegang kekuasaan (melalui
suaranya) kita seyogyanya hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam perangkap
para politisi yang menginginkan suara kita. Kita seyogyanya menjunjung
tinggi Dhamma, dan menghormati para politisi yang mendekati menjunjung
tinggi Dhamma, walaupun mereka mungkin sewaktu-waktu mencegah kita dari
pemuasan nafsu kita.

Menciptakan demokrasi merupakan sebuah tugas berat yang memerlukan daya
upaya kuat, yang berhubungan dengan penggunaan kebijaksanaan. Daya upaya
kuat tidak berarti menjadi ekstrim atau fanatik. Di dalam menghadapi
masalah, kita harus dapat memandang masalah dengan bijaksana dan
terkoordinasi untuk mengatasi penyebabnya dan dengan demikian dapat
memperoleh pemecahan yang realistis.

Kemampuan menyelidiki dengan cara ini bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan
semalam; dibutuhkan waktu lama dan pendidikan yang persisten. Perencanaan
jangka panjang membutuhkan konsistensi dan intelegensia tinggi. Demokrasi
bukanlah komoditi instan yang bisa langsung dipasang (plug and play. Tanpa
pengertian yang cukup atas cara untuk mengembangkan sebuah demokrasi, kita
mungkin akhirnya memboroskan semua tenaga mencari awal jalan dan tidak
pernah mendapatkannya. Permintaan untuk demokrasi seyogyanya didasarkan atas
kesadaran akan bentuk dan inti sarinya. Kebanyakan, permintaan untuk
reformasi demokrasi yang kita dengar akhir-akhir ini adalah untuk bentuk
demokrasi bukan inti sarinya. Permintaan akan demokrasi merupakan efek
permintaan bagi pengembangan, dan hal itu harus dimulai dari diri kita
sendiri. Kita harus dapat memandang diri kita dan melihat apakah ada
demokrasi di dalam batin kita, apakah kita termasuk Dhammadhipateyya. Setiap
orang yang akan memerintah negaranya pertama-tama seyogyanya mengetahui
bagaimana memerintah dirinya. Apabila tiap anggota individu masyarakat tidak
dapat memerintah dirinya sendiri dengan menjunjung tinggi Dhamma, mereka
tidak akan mampu memerintah yang lain atau memerintah negaranya.