Istana Nilai Demo TolakKenaikan BBM Tidak Waras

[dilbert]

di kutip dari notes facebook...
http://www.facebook.com/notes/grig-rasp/bingung-kasih-judul-intinya-tentang-harga-bbm-bersubsidi/10150646118234021

Bingung Kasih Judul, Intinya Tentang Harga BBM Bersubsidi
by Grig Rasp on Tuesday, March 27, 2012 at 1:28am ·

Ada sebuah tulisan ttg "kontra kenaikan harga BBM" dengan konstruksi logika seperti ini:

* yg namanya "subsidi BBM" itu tidak ada, argumentasinya;

- angka "subsidi BBM" itu timbul karena pemerintah menjual minyak mentahnya ke Pertamina dengan harga yg sama dgn harga pasar minyak dunia

- sementara Pertamina menjual BBM (bersubsidi) dengan harga dibawah harga jual yg sebenarnya (harga jual premium < harga minyak mentah + ongkos produksinya)

- selisih antara harga jual dibanding biaya produksi  itu oleh pemerintah ditutupi, nah besarnya dana dari pemerintah untuk menutupi tekornya pertamina inilah yg dimaksud dgn subsidi BBM

- padahal dana yang didapat pemerintah dari hasil penjualan minyak mentah ke pertamina jauh lebih besar dibanding besaran subsidi BBM, dengan kata lain, pemerintah untung



* jika saja pemerintah mau "meng-gratis-kan" minyak mentahnya ke pertamina, maka:

- biaya produksi yg harus dikeluarkan pertamina akan dapat ditekan menjadi hanya sejumlah biaya impor minyak mentah + ongkos pengolahan dan transport seluruh produksi BBM

- selanjutnya, dengan harga jual premium saat ini saja (Rp 4.500 per liter) maka pertamina akan untung sebesar puluhan triliun per tahun

- bahkan jika pertamina mau gak ngambil untung, harga jual premium bisa saja hanya Rp 3.000 per liternya (tepatnya Rp 2.945,-)

- maka logis kan kalo ada ekonom senior anti neolib yg mengatakan bahwa kata "subsidi BBM" adalah sebuah penyesatan?



* kenapa pemerintah "harus" meng-gratis-kan minyak mentahnya ke pertamina?

- karena pemerintah bukanlah perusahaan yg "nyari untung"

- karena semua kekayaan alam yg ada di perut bumi Indonesia adalah hak milik seluruh rakyat Indonesia

- dan terakhir adalah karena BBM merupakan "hajat hidup orang banyak"

- justru pertanyaannya, kenapa pemerintah menjual minyak mentahnya ke pertamina sesuai dengan harga pasar dunia? Tekanan neolib-kah? pengen nyari untung-kah? lalu kemana "larinya" duit keuntungan hasil jualan minyak itu? wajar juga kalo ada pertanyaan seperti ini kan?!



***



* untuk sementara ane ajak para pemirsa sekalian untuk ngelayap ke dunia lain yg sangat jauh hubungannya dengan pro kontra kenaikan harga BBM

- setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (ini amanat UUD 1945)

- dengan kata lain, setiap WNI berhak mengolah dan mengambil keuntungan dari setiap jengkal yg ada di permukaan ataupun di dalam perut wilayah NKRI



* kalo gitu, pertanyaan ane:

- kenapa ane gak boleh nanam padi di sawah punya tetangga ane? Kenapa gak boleh nanam duren di kebun punya pak RW yg lumayan luas? Kan hasilnya lumayan kalo dijual bwt nambah2 nutupin "resiko dapur"

- kenapa juga penduduk di Papua gak boleh ikut ngambilin emas di "lapak" milik Freeport? Kenapa jg penduduk di Kalimantan gak boleh ikutan nyangkulin batubara di lapak milik KPC? Padahal kan baik emas dan batubara itu ada di dalam perut bumi NKRI, setiap warga kan sama-sama memiliki dan berhak ikut ngambil juga dunk *logika*

- secara kebunnya punya ane, duit buat beli bibit durennya duit ane, yg nanam + ngurus + manen juga ane, yg jual ke pasar ane juga,, lalu kenapa kalo ane punya untung harus bayar pajak? kemana larinya duit pajak yg ane bayar itu? "disikat" sama pemerintah-kah?

- gimana, logis kan pertanyaan ane?

[dilbert]

***



kembali ke laptop:

* pemerintah balik nanya ke ane: "satu pertanyaan aja tong, ente angkut duren hasil berkebun ente ke pasar gimana cara? Nyewa jasa gatotkaca atw superman? Ente pake jalan raya kan? Nah ente pikir duit buat bangun jalan raya dan infrastruktur itu dari mana? ya (salah satunya) dari duit pajak yg ente bayarkan itu. OK lah gak ada kewajiban pajak, maka pemerintah gak punya juga kewajiban bikin jalan raya, yg bikin jalan raya pihak swasta, tiap kali lewat ente bayar nanti kayak ente pake jalan tol,"

- begitupun dgn duit hasil keuntungan jualan minyak mentah ke pertamina itu, duit itu gak ilang, melainkan masuk ke dalam pos pendapatan di APBN yg digabung dgn penerimaan pajak dan non pajak lainnya lalu dipake bwt bangun infrastruktur, belanja pegawai, gaji PNS dll. gak percaya? tanya ke caleg yg ente coblos gambar mukanya waktu pemilu 2009 lalu (caleg yg kepilih dan gak bolos serta serius ikutan sidang pasti tau)



* ane punya duit lalu dibeliin kebun maka ane punya hak untuk menanami kebun itu dengan duren yg hasilnya kemudian ane jual ke pasar. Karena ane punya bukti kepemilikan atas kebun itu, maka ane gak perlu takut orang lain bakal seenaknya ikut nimbrung nanam sesuatu di kebun ane. Nah orang lain yg punya modal lebih gede bisa "beli hak" pengelolaan hutan / tambang emas dll dan penduduk gak bisa seenaknya ikutan meski sama2 WNI

- dari setiap hasil penjualan minyak mentah ke pertamina itu pemerintah mengembalikan sebagiannya ke daerah dimana tempat kilang minyak itu berada dalam bentuk Dana Bagi Hasil. Begitupun dalam hal SDA lainnya (emas, tembaga, batubara dll). jika ekonom anti neolib tadi mempertanyakan kenapa pemerintah gak "meng-gratis-kan" minyak mentahnya ke pertamina? Karena jika itu dilakukan, otomatis Dana Bagi Hasilnya sendiri gak akan ada. Pertanyaannya, apa para "raja kecil" (pemerintahan daerah) itu mau SDA perut bumi wilayahnya dihisap oleh pemerintah pusat sementara yg mereka terima sama aja dgn daerah lain yg dalam perut buminya gak ada SDA itu? kalo pengen tau jawabannya, tanya aja langsung ke Bupati Kutai Kartanegara (misalnya)



* masy gol bawah-menengah punya modal terbatas, bikin usaha pun paling usaha kecil2an yg keuntungannya Cuma cukup bwt hidup sehari2, bandingkan dgn masy gol atas-superkaya, punya modal ratusan miliar, bikin usaha skala raksasa yg keuntungannya bisa sampe ratusan miliar juga tiap tahunnya. Itu satu sisi. di sisi lainnya, yg kaya-superkaya juga pny kewajiban bayar pajak puluhan-ratusan miliar tiap tahunnya, sementara menengah-bawah ya bayar pajaknya cuma berkisar jutaan-puluhan juta bahkan mungkin yg gol bawah gak punya kewajiban bayar pajak dari hasil usahanya. Karena pajak adalah subsidi silang, maka dari duit pajak itu dipake bwt bangun infrastruktur yg juga dapat dinikmati dan dimanfaatkan juga oleh masy yg gak wajib bayar pajak. maka pertanyaan bwt pelopor gerakan boikot bayar pajak, kira2 tepat gak gerakan yg diusungnya itu?

- dalam salah satu episode "orang pinggiran" di Trans7, adalah Nanang seorang bocah penjual rebung, kerjaannya tiap hari nyari rebung + mengolahnya lalu jalan kaki ke kota untuk dijual, omzet per harinya kalo lagi laris manis tanjung kimpul adalah Rp 10.000,-. Di sisi lain ada sekeluarga OKB (Orang Kaya Baru) yg "boros tapi irit", boros karena dari mulai bapak-ibu dan keempat anaknya masing2 punya mobil, irit karena tanpa mempedulikan buku manual penggunaan mobilnya, keenam mobil di keluarga itu pake BBM bersubsidi (premium) sebagai bahan bakarnya.

Jika konsep "semua SDA di perut bumi NKRI adalah hak milik seluruh WNI" itu diterjemahkan dengan meng-gratis-kan minyak mentah jatah pemerintah ke pertamina demi "mengejar" harga jual premium yg semurah mungkin (at cost), apakah adil buat Nanang si penjual rebung yg gak punya motor satu pun (bahkan ikut menikmati subsidi BBM secara tak langsung pun --naik angkot misalnya-- amat sangat jarang, sementara keluarga si OKB terus menerus menikmati kucuran subsidi BBM melalui premium yg dibeli buat keenam mobilnya. Adilkah?



* ekonom anti neolib: "OK lah kalo begono, minyak mentah gak perlu digratiskan, tapi harganya ya sewajarnya aja, asal ada untung aja, kan harga premium bisa lebih murah dari sekarang, Rp 3.500 per liter misalnya. Ngapain sih pake harga yg sesuai dgn mekanisme pasar? Karena perintah New York kah?"

- sesuai penjelasan di atas, konsekuensi pertama jika harga minyak mentah dijual dibawah harga pasar maka otomatis akan menurunkan pendapatan APBN. Hal ini dapat disiasati dgn menyusun ulang menambah pendapatan dari sektor non migas lain atau mengurangi pos pengeluaran yg memungkinkan

- konsekuensi kedua yg lebih sulit, harga BBM di Indonesia adalah termurah ketujuh di dunia (enam termurah pertama adalah negara dgn SDA minyak bumi yg melimpah) dan paling murah se-Asia Tenggara. Dengan kondisi sekarang pun banyak orang kaya yg lebih memilih premium dibanding pertamax (seperti keluarga si OKB) dan banyak juga penyelundup BBM bersubsidi yg jika ditotal bisa mencapai puluhan triliun subsidi BBM yg menguap. Pasti kuantitas dan kualitas subsidi BBM salah sasaran dan yg diselundupkan ini akan meningkat jika harga premium diturunkan lagi



* Indonesia kan raja minyak, jaman orba lifting minyak mencapai 1,5 juta barel per hari, awal reformasi sejuta lebih dikit barel per hari, sementara sekarang cuma 900 ribu barel per hari dan makin menurun! Pemerintah jangan malas dunk, sedot sebanyak2nya minyak bumi, masak nanti kalah sama percepatan produksi lumpur Lapindo??"

#fakta-1: Indonesia telah keluar dari keanggotaan OPEC karena sekarang telah menjadi importir neto minyak bumi (jumlah impor lebih besar dibanding ekspor)

#fakta-2: cadangan minyak bumi yg ada di perut NKRI (katanya) cuma cukup buat konsumsi sampe 12 tahun ke depan

#fakta-3: minyak bumi termasuk dalam kategori SDA yg gak dapat diperbaharui (sedot-abis)

- inilah yg oleh sebagian pengamat disebut sebagai "bom waktu", jika subsidi BBM (murahnya premium) dipertahankan, maka ada dua opsi yg akan dihadapi oleh anak-anak kita di tahun ke-13 nanti (2025), yaitu;

1. pemerintahan nanti harus mensubsidi BBM dari pendapatan dari sektor lain (misal; naikin tarif pajak buat subsidi BBM) jika ingin mempertahankan murahnya premium (BBM bersubsidi)

2. anak-anak kita nanti akan membeli premium sesuai harga pasarnya (kondisi sekarang kalo gak salah Rp 7.000 per liter)

Apapun opsi yg diambil akan tanpa dibarengi dgn pemasukan APBN dari hasil jualan minyak bumi, karena,, lha wong minyak buminya udah disedot abis mau apalagi yg dijual? nyolong dari Arab??

(kecuali dalam 12 tahun ke depan secara tiba-tiba ditemukan energi baru yg bisa dijadiin bahan bakar dgn kualitas yg sama atau lebih baik dan dapat diperbaharui pula)



***



http://www.kpi-smi.co.cc/2011/07/masalah-bbm-bersubsidi-di-indonesia.html

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=129935

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/notes/takinaro-stisk/rieke-diah-pitaloka-kenaikan-harga-bbm-sby-untung-rakyat-buntung-/10150748704005931

http://agusnizami.wordpress.com/2012/03/21/kwik-kian-gie-subsidi-bbm-itu-bohong/

[dilbert]

(1) Harga BBM Rp 4.500 dan harga minyak mentah dunia di kisaran asumsi APBN

- total subsidi BBM tahun 2010; pada APBN Rp 68,7 triliun, realisasinya Rp 82,4 triliun

- total subsidi BBM tahun 2011; pada APBN Rp 96 triliun, realisasinya Rp 165,2 triliun

(lonjakan realisasi karena konsumsi BBM yang selalu melebihi quota, sementara subsidi BBM per liter tetap di kisaran Rp 3.500)

- bandingkan dengan subsidi lainnya tahun 2011; listrik Rp 90 triliun, kesehatan Rp 43,8 triliun, infrastruktur Rp 125,6 triliun, bantuan sosial Rp 70,9 triliun

- penyimpangan yang terjadi; kerugian negara akibat penyelundupan BBM Rp 50 triliun, kerugian negara total (akibat 70% salah sasaran) pada tahun 2011 Rp 115 triliun



(2) Harga BBM tetap Rp 4.500 sementara harga minyak mentah dunia naik drastis

- maka anggaran subsidi BBM membengkak menjadi Rp 178,67 triliun dari Rp 123,6 triliun dalam APBN 2012 (itu dengan asumsi realisasi konsumsi BBM sesuai quota dalam APBN)

- dan anggaran subsidi BBM bisa melonjak mencapai Rp 203 triliun dalam APBN 2012 (dengan asumsi over quota realisasi konsumsi BBM pada Januari-Februari 2012 terjadi sepajang tahun)

- resiko yg tidak terukur lainnya adalah makin besarnya angka subsidi BBM salah sasaran atw y diselundupkan (mengingat kenaikan harga minyak mentah dunia otomatis akan menaikkan harga pasaran BBM di negara lain sehingga akan memperbesar gap harga BBM bersubsidi VS harga BBM non subsidi)



(3) Harga BBM menyesuaikan Rp 6.000 karena harga minyak mentah dunia naik drastis

- harga barang2 pasti akan mengikuti naik, kenaikan biaya hidup rata-rata ada di kisaran 20-30%. Kenaikan biaya hidup ini akan dirasakan oleh semua gol masy dari yg superkaya sampe yg miskin absolut

- khusus bagi 18,5 juta Rumah Tangga dgn tingkat ekonomi terbawah ada BLSM (semacam BLT) sebesar total Rp 25,6 triliun (tiap rumah tangga akan menerima sebesar Rp 150 ribu per bulan)

- alokasi pemberian beras untuk warga miskin sebesar Rp 5,3 triliun (masih untuk 18,5 juta RTS penerima BLSM selama 14 bulan)

- alokasi subsidi untuk siswa miskin sebesar Rp 3,4 triliun (diberikan selama 6 bulan + biaya transport)

- alokasi subsidi sebesar Rp 5 triliun untuk meredam lonjakan tarif angkutan umum



(4) Jika harga BBM dijual pada harga ke-ekonomis-annya (alias subsidi 0%)

- seluruh penerimaan dari hasil penjualan minyak bumi oleh pemerintah (dari migas untuk tahun 2012 sebesar Rp 270 triliun) sepenuhnya bisa digunakan untuk pembangunan (infrastruktur, pengentasan kemiskinan dll)



***



Apakah menaikkan harga BBM merupakan satu2nya solusi? Tentunya bukan, banyak solusi lain yang bisa dipilih untuk mensiasati jebolnya APBN, diantaranya:

* menyunat anggaran yg 'masih memungkinkan untuk disunat' hingga sebesar 178,67 triliun (misalnya anggaran studi banding mungkin, belanja pegawai dll)



* menggenjot pos pemasukan lain yang masih mungkin digenjot hingga Rp 178,67 triliun (menaikkan pajak mungkin, menjual BUMN misalnya --keduanya sangat tidak disarankan--)

Khusus opsi ini, ada solusi cerdas dari mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yg secara TIDAK KONSISTEN menolak kenaikan harga BBM. Solusinya adalah:

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/10/078376553/Megawati-Usulkan-Harga-BBM-Dinaikkan

"Kita harus cerdas mendapatkan uang tanpa merugikan rakyat. Pemerintah bisa mencari jalan lain, misalnya dengan memaksimalkan ekspor ikan dalam jumlah banyak,"

- harus kita akui bahwa solusi itu sangat cerdas mengingat betapa negara kita kaya dengan SDA kelautan dan perikanan mengingat luasnya wilayah laut yang kita miliki

http://www.bumn.go.id/perikanan/tentang-kami/tentang-perusahaan/

- PT. Perikanan Nusantara. Adalah BUMN yang merupakan hasil penggabungan 4 BUMN perikanan pada 2006. Tentu kita bisa mengharapkan PT. Perikanan Nusantara meng-ekspor ikan dalam jumlah banyak hingga BUMN tsb menghasilkan laba bersih Rp 714,67 triliun hingga dapat menyumbang deviden (25% - misalkan) pada APBN sebesar Rp 179 triliun. bagaimana performance laba bersih PT. Perikanan Nusantara itu? adalah; tahun 2008 rugi Rp 2,36 miliar, tahun 2009 rugi Rp 2,61 miliar dan tahun 2010 rugi Rp 9,5 miliar

Mungkin ibu Megawati Soekarnoputri gak tau kondisi keuangan BUMN tersebut hingga sempat berharap BUMN tsb dalam 2 tahun menjadi (2012) untung Rp 714,68 triliun dari kondisi (2010) rugi Rp 9,5 miliar

- tapi kan penerimaan dari sektor perikanan dan kelautan tidak hanya itu, sebagaimana SDA lainnya, dalam APBN juga terdapat pos penerimaan (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Berapakah PNBP dari sektor kelautan dan perikanan pada APBN tahun 2012?

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=58778

PNBP dari sektor kelautan dan perikanan dalam APBN tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 150 miliar (masih kurang sebesar Rp 178,52 triliun untuk dapat mengharapkan PNBP dari sektor ini dapat menambal jebolnya APBN akibat subsidi BBM).

Seharusnya ibu Megawati Soekarnoputri memerintahkan fraksi PDIP untuk menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyumbang PNBP sebesar Rp 178,67 triliun dalam APBN 2012 dari sebelumnya Rp 100 miliar target dalam APBN tahun 2011

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/4359/Pencurian-Ikan-Rugikan-Rp-9-Triliun-Tiap-Tahun/?category_id=

- tapi bukankah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim Indonesia merugi Rp 9,4 triliun saban tahun akibat praktek pencurian ikan? Memang benar, dan hal itu karena disebabkan Indonesia hanya memiliki 24 kapal pengawas, dan dari jumlah itu hanya 17 kapal yang dilengkapi persenjataan standar. Artinya, mungkin dibutuhkan ratusan hingga ribuan kapal pengawas dengan persenjataan standar untuk dapat mengamankan laut Indonesia dari praktek ilegal fishing. Ada baiknya berharap jika ibu Megawati Soekarnoputri terpilih pada pilpres 2014 nanti beliau akan mengalokasikan anggaran untuk pembelian ratusan / ribuan kapal pengawas



* ada solusi lain yang relatif lebih permanen dan berkesinambungan untuk mensiasati 'bom waktu' subsidi BBM sekaligus menjamin ketersediaan energi pengganti minyak bumi ini, yaitu konversi BBM ke BBG. Berikut adalah sekilas perjalanan / nasib Bahan Bakar Gas di Indonesia

- Konversi Bahan Bakar Gas (BBG) di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1995. Dan 15 tahun kemudian (tahun 2010), perkembangannya adalah; kendaraan yang menggunakan BBG baru 2.000 unit (jauh dibanding Malaysia sebanyak 46.701 unit dan Iran sebanyak 1,95 juta unit). Pertumbuhan kendaraan yang menggunakan BBG di Indonesia per tahun tercatat  minus 3,3% (sementara Malaysia tumbuh 116,2% dan Iran tumbuh 24.426%). Jumlah SPBG di Indonesia tahun 2010 tercatat 9 tempat (sementara di Malaysia 159 lokasi dan Iran 1.574 lokasi). Sebagai catatan, Indonesia, Malaysia dan Iran sama2 memulai konversi BBG sejak tahun 1995

http://finance.detik.com/read/2012/02/09/155939/1838615/1034/ironis-belajar-dari-ri-argentina-sukses-konversi-bbm-ke-gas?f9911023

- ironis? Memang, sementara Argentina yang belajar konversi BBG ke Indonesia saat ini telah sukses menerapkan BBG sebagai bahan bakar utamanya.

- apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk konversi BBG ini?

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/01/21583144/Perpres.Konversi.BBM.ke.BBG.Disiapkan

(1) Pemerintah tengah menyiapkan draf peraturan presiden mengenai pengalihan BBM menuju BBG bagi sektor transportasi

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/17/00093775/Tiga.Perusahaan.BUMN.Ditugasi.Impor.Converter.Kit

(2) Tiga perusahaan BUMN (Wijaya Karya, Dirgantara Indonesia dan Pindad) mendapat tugas mengimpor alat pengalih BBM ke BBG untuk kendaraan bermotor (converter kit) sebanyak 25 ribu unit dari Italia dan Korsel

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/09/02255038/44.000.Alat.Konversi.Gas

(3) Pemerintah akan membangun 110 SPBG untuk wilayah Jawa pada tahun 2012 ini

(4) Sebagai tahap awal, pemerintah berencana membagikan 44.000 converter kit bagi angkutan umum di Jawa

- apakah kalangan akademis hanya tinggal diam?

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/23/10050659/ITB.Gelar.Seminar.Konversi.Gas.

(1) ITB menggelar seminar mengenai konversi gas untuk kendaran bermotor, Kamis (23-Februari-2012)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/13/18281912/UGM.Produksi.Alat.Konversi.Gas.Lebih.Murah

(2) FT-UGM telah berhasil membuat converter kit dengan harga yang lebih murah (Rp 8-10 juta) ketimbang alat konversi impor yang seharga Rp 14 juta per unit

#minimal menjadi sedikit bukti bahwa tidak semua mahasiswa menunjukkan kepeduliannya pada negeri ini dengan jalan berdemonstrasi

[dilbert]

***



Mencari solusi untuk mengatasi naiknya harga minyak mentah dunia ini (hubungannya dengan subsidi BBM dalam APBN) memang tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi jika solusi yang diinginkan adalah solusi yang bersifat permanen dan berkesinambungan yaitu sumber energi alternatif yg sama baik / lebih baik dari minyak bumi dan dapat diperbaharui (minimal ketersediaannya terjaga jangka panjang)



Tapi,, solusi yang amat sulit ditemukan itu mungkin hanya akan menjadi impian atw angan-angan jika sebagian masyarakat / tokoh menyikapinya seperti yang dicontohkan berikut ini;

(1) dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Sangat mengherankan seorang tokoh nasional yang pada Januari 2012 mengatakan bahkan mengusulkan harga BBM dinaikkan tapi pada Februari 2012 menolak keras usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Apalagi tokoh nasional ybs pada masa memimpin pernah dua kali menaikkan harga BBM dan TDL hinga mendapat julukan 'spesialis harga BBM'



(2) melakukan demonstrasi yang ngawur dan sama sekali tidak mencerminkan kadar intelektualitas yang dimilikinya. Memang sangat sah dan legal siapapun masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM (juga mendukung tentunya), tapi apakah contoh demonstrasi seperti ini menyelesaikan masalah?

- mengajak masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM, jika harga BBM tetap naik menghimbau untuk memboikot bayar pajak

- menutup sebuah SPBU selama satu jam sehingga pihak manajemen SPBU tersebut merugi sebesar Rp 25 juta

- berdemonstrasi secara anarkis hingga menimbulkan korban / kerugian materi bagi pihak demonstran sendiri, aparat dan masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi



(3) melakukan pembodohan publik (atw memang sedang mempertontonkan kebodohannya di depan publik?). seorang anggota DPR-RI mempertanyakan 'keuntungan' yang diperoleh pemerintah dari hasil penjualan minyak mentah, yang dipertanyakan hanya atas keuntungan selama 7 tahun terakhir (sejak 2005). Lalu dimana letak kebodohannya?

- keuntungan yg dipertanyakan adalah selisih dari harga jual minyak bumi dengan subsidi untuk BBM

- padahal yg dimaksud 'keuntungan' itu masuk ke APBN pos pendapatan dari SDA yg kemudian setelah digabungkan dgn penerimaan APBN lainnya digunakan untuk seluruh belanja negara (termasuk gaji yg diterima oleh dirinya sebagai anggota DPR-RI)

- mekanisme tersebut telah berlangsung sejak awal dilakukannya eksploitasi minyak bumi dan SDA lainnya sejak 100 tahun lalu, bahkan Ketua Umumnya sendiri menjadi pemimpin negeri ini melakukan hal yg sama.



(4) Demi rakyat miskin atw demi ...? tujuannya menurunkan harga BBM atw menurunkan ...?

http://id.berita.yahoo.com/27-maret-2-5-juta-demonstran-turun-ke-064030226.html

(25-Mar-2012) Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera),  Adrian Napitupulu mengatakan aksi 27 Maret nanti akan dilakukan serentak di 33 provinsi dan 340-an kabupaten dan kota. Berdasarkan perkiraan dan informasi yang dihimpun para penggalang massa, seluruh pengunjuk rasa dapat mencapai 2,5 juta orang.

Tuntutan tidak hanya penolakkan BBM, 27 Maret juga mengkerucut pada tiga hal yang mendasar untuk  menumbangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.

"Pertama menolak kenaikan BBM (Tuntutan Populis), Nasionalisasi aset Tambang dan Migas (Tuntutan Ideologis) dan Turunkan SBY-Boediono (Tuntutan  Politis),"



* turunkan harga BBM atw turunkan Presiden-Wapres?

http://news.detik.com/read/2012/03/26/092210/1876023/10/kunci-kenaikan-bbm-di-dpr-bukan-di-presiden?9911012

(26-Mar-2012) pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan, "Kenaikan harga BBM kemungkinan besar dengan perbaikan UU APBN. Artinya, bandulnya sekarang di DPR, bukan lagi di Presiden. Setelah ada revisi UU APBN, Presiden hanya tinggal eksekusi dengan mengeluarkan Perpres,"

"Presiden saat ini tidak lagi memiliki hak prerogratif, tidak seperti era Soeharto. Jika DPR bilang tidak, maka tidak naik BBM. Tapi jika DPR bilang tidak lalu Presiden menaikkan harga BBM, wah bisa mengarah ke HMP,"

- jika tujuannya memang untuk menurunkan harga BBM (menolak harga BBM naik), maka seharusnya demonstrasi dilakukan ke DPR, karena sekarang ini kepastian naik / tidaknya harga BBM ada di tangan DPR

- lain halnya jika tujuan sebenarnya adalah ingin menurunkan Presiden-Wapres, kalo itu gak perlu dikomentari, karena apapun yg menjadi keputusan DPR-RI nantinya (harga BBM naik / tidak) sepertinya mereka gak peduli, kompensasi bagi rakyat miskin dan solusi untuk energi alternatif pun gak peduli, satu2nya yg mereka pedulikan adalah Presiden-Wapres diturunkan dengan apapun yg dijadikan alasannya



* nasionalisasi aset tambang dan migas?

http://www.kpi-smi.co.cc/2012/02/kontrak-karya-pertambangan.html

- kontrak karya freeport dimulai sejak tahun 1967 dan sementara generasi pertama kontrak karya pengusaha batu bara terjadi pada periode 1980-1990

- kontrak karya itu merugikan Indonesia? Silahkan baca sendiri artikelnya, tapi yg jelas berbekal kontrak karya tsb sebagian investor menjadi 'kebal' thd gugatan

- Jan-2012. ada 113 kontrak pertambangan yang akan renegosiasi (37 KK pertambangan logam dan mineral, dan 76 di bidang pertambangan batubara) hal ini sesuai dgn amanat UU Nomor 4 tahun 2009 ttg Minerba

http://www.kpi-smi.co.cc/2011/06/pembelian-7-saham-newmont-oleh.html

- contoh, ketika salah satu aset tambang itu dinasionalisasi, pengusaha "pribumi" yg menguasainya malah menimbulkan kerugian bagi Pemda (negara)

http://www.kpi-smi.co.cc/2012/01/patgulipat-akuisisi-saham-kpc-oleh-bumi.html

- adalah contoh lainnya ketika proses divestasi berjalan dgn sangat janggal dan pengelola selanjutnya gak jujur dalam membayar pajak dan royalti pada negara

artinya ...

- jika merasa 'marah' atas dihisapnya SDA kita oleh para investor asing, maka marahlah pada pemimpin yg menandatangani perjanjian KK (masa orde baru) yg membuat pemerintah RI skrg gak mampu 'berbuat banyak'

- jika peduli pada kekayaan SDA tambang yg ada di perut bumi Indonesia, maka harusnya merasa 'marah' jg pada pihak pengelola yg gak jujur dalam membayar kontribusi sbg kompensasi atas SDA yg dihisapnya itu (pribumi atwpun asing)

- jika tujuannya ingin pengelolaan SDA tambang Indonesia lebih membawa manfaat bagi rakyat, maka dukunglah proses renegosiasi KK yg sedang dilakukan oleh pihak pemerintah RI di awal 2012 ini

- lain halnya jika 'nasionalisasi aset tambang dan migas' itu hanya dijadikan alasan untuk mengerucutkan tujuan untuk menurunkan Presiden-Wapres, berhasil dinasionalisasi atwpun tidak udah gak penting lagi



* impeachment Presiden-Wapres, WAJIB atw TABU hukumnya?

ane pribadi berpendapat, masalah impeachment / pemakzulan ini bukan wajib atwpun tabu untuk dilakukan;

- jika memang ada pelanggaran konstitusi dan pelanggaran yg menyebabkan terpenuhinya sarat impeachment ya ikuti aja prosesnya sesuai prosedur dan peraturan perundangan

- sebaliknya, jika alasan impeachemnt hanya karena gak suka thd Presiden-Wapres sekarang dan ditujukan untuk 'menaikkan jagoannya' ya berarti itu kudeta artinya

- sebenarnya jika masalah impeachment ini 'diseret' dan dijadikan hanya sekedar 'tujuan' (bukan karena syarat impeach terpenuhi), maka logikanya menjadi amat sangat sederhana;

(1) pengusung / pendukung impeach ini haruslah mempertanggungjawabkan pada rakyat bahwa calon yg diusungnya (untuk menggantikan) adalah lebih baik. Percuma kan jika hanya nafsu nurunin tapi gantinya sama aja atw bahkan lebih buruk

(2) yg penting turunkan dulu, siapa gantinya itu masalah belakangan. Iya mereka skrg kompak bwt 'menurunkan', tapi pikir aja pake logika sederhana, jika beneran udah turun, lalu koalisi ini bubar jalan karena masing2 'ingin naik' dan siapapun yg 'naik' nantinya, yg tersingkir akan mengusung gerakan impeachment selanjutnya. Revolusi tanpa akhir? Itukah yg diinginkan?

(3) konsekuensi yg pasti terjadi dari 'penurunan di tengah jalan' itu pasti adalah akan terjadinya gejolak dan kekacauan. Lihat Mesir, Libya, dll, yg udah pasti menanggung kerugian adalah rakyat (padahal rakyat ini juga yg dijual namanya dalam setiap proses impeachment. Itu pasti)



***



harga BBM naik, angka kemiskinan meningkat

http://bisnis.vivanews.com/news/read/295514-bbm-naik--tingkat-kemiskinan-jadi-12-8-

* Menkeu memprediksi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 12,8%. Angka ini jauh lebih tinggi dari target pemerintah 10,5 – 11% pada 2012.

* Karena itu pemerintah menyiapkan program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/11/m0prio-tak-diberi-blsm-angka-kemiskinan-naik-15-persen

* Menko Kesra mengatakan "kalau tidak ada upaya untuk memberikan kompensasi, maka angka kemiskinan akan meningkat 1,5%"

- ane bingung dgn 'benang merah' dari kedua pernyataan di atas, mungkin maksudnya adalah ibarat buah simalakama; harga BBM 'dipertahankan' maka masalah 'bom waktu' (ketersediaan SDA minyak bumi, subsidi salah sasaran / diselundupkan dan permasalahan lainnya akan terus berlangsung, sementara harga BBM 'dinaikkan' maka orang miskin akan bertambah (kemudian dicoba sedikit 'diobati' dgn BLSM dan raskin dll)

[dilbert]

tolak kenaikan harga BBM demi rakyat miskin?

* bagan di bawah ini adalah perhitungan kasar ane ttg penerima / penikmat subsidi BBM – pada harga tetap dan naik. Hitungan tsb bisa jadi salah atw ngaco, tapi bisa jadi bener (selama gak ada data pembandingnya)



* intinya adalah:

(1) jika harga BBM 'dipertahankan' pada Rp 4.500 per liter, maka

- orang yg memiliki penghasilan (bersih) Rp 6 juta per bulan dan memiliki 1 unit mobil (yg diisi premium) menikmati subsidi BBM sebesar Rp 350 ribu per bulannya scr langsung (dari tiap liter premium yg dikonsumsi mobilnya)

- dan orang yg memiliki penghasilan (bersih) Rp 3 juta per bulan dan memiliki 1 unit spd motor (yg diisi premium) menikmati subsidi BBM sebesar Rp 70 ribu per bulannya scr langsung (dari tiap liter premium yg dikonsumsi spd motornya) atwpun scr tak langsung (jika rutin naik angkutan umum)

- sementara,, orang yg memiliki penghasilan (bersih) Rp 600 ribu atw kurang per bulan bisa dikatakan sama sekali tidak menikmati subsidi BBM sepeser pun scr langsung. Bagaimana tidak? Mobil gak punya, motor gak punya, naek angkot belum tentu sekali dalam sebulan



(2) jika harga BBM 'dinaikkan' menjadi Rp 6.000 per liter, maka

- orang yg memiliki penghasilan (bersih) Rp 6 juta per bulan dan memiliki 1 unit mobil (yg diisi premium) masih menikmati subsidi BBM sebesar Rp 200 ribu per bulannya scr langsung (dari tiap liter premium yg dikonsumsi mobilnya)

- dan orang yg memiliki penghasilan (bersih) Rp 3 juta per bulan dan memiliki 1 unit spd motor (yg diisi premium) juga masih menikmati subsidi BBM sebesar Rp 40 ribu per bulannya scr langsung (dari tiap liter premium yg dikonsumsi spd motornya) atwpun scr tak langsung (jika rutin naik angkutan umum)

- sementara,, orang yg memiliki penghasilan (bersih) Rp 600 ribu atw kurang per bulan menjadi ikut menikmati hasil dari subsidi BBM scr langsung sebesar Rp 150 ribu (+) tiap bulannya. Melalui BLSM dan jatah raskin



* gak percaya ada orang yg berpenghasilan Rp 600 ribu atw kurang per bulannya?

http://gemaniasbarat.wordpress.com/2010/01/17/kriteria-dan-batasan-orang-miskin-di-indonesia/

- Menteri Sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memilki penghasilan di bawah Rp 150.000 perbulan.

- Bappenas mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 180.000 perbulan.

- Salah satu kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah; Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan

http://perempuanpolitik.com/ibu-dan-anak-hidup-menanti-kematian/

- Angka kemiskinan dipatok pada Rp 480.000-Rp 600.000 per bulan pendapatan keluarga diperkotaan dan Rp 240.000 sampai Rp 300.000 pendapatan per bulan dipedesaan.

- Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2004 dan 2010 menyatakan angka kemiskinan Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa dari seluruh masyarakat Indonesia.



* gak percaya ada orang yg gak pny mobil / motor jg gak pernah naik angkot (amat sangat jarang)?

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150522477839021

- coba sekali-kali tonton acara Jika Aku Menjadi (J-A-M) di TransTV atw Orang Pinggiran (O-P) di TV7. Hampir setiap kali ane nonton, yg jadi 'pemeran utama' di kedua acara tsb jangankan punya mobil / motor atw naik angkot, bahkan menikmati subsidi listrik scr langsung pun tidak (scr di rumahnya gak ada aliran listrik)

- skrg bandingkan dgn orang yg punya mobil seharga ratusan juta tapi pake premium atw orang yg punya kulkas 17 pintu, atw orang yg dari mulai kamar tidur sampe WC-nya dipasangi AC, atw,, orang macam kita2 ini yg rajin online / update status via laptop atw PC. Bukankah itu artinya menikmati subsidi energi?

- adilkah?

[dilbert]

***



Masih seperti tulisan pertama ttg harga BBM disini:

http://www.facebook.com/notes/grig-rasp/polemik-harga-bbm-dampak-kompensasi-dan-solusi-alternatifnya-apa/10150626639449021

* ane pikir yg setuju harga BBM naik atwpun yg menolak keduanya sama-sama punya argumen yg kuat terutama dalam hal dampaknya bagi rakyat lapisan ekonomi terbawah dan juga masalah 'bom waktu'

* ane pikir masalah subsidi BBM ini hanya salah satu dari sekian banyak masalah di Indonesia yg mempengaruhi APBN. Apa masalah lain yg juga harus diatasi untuk memaksimalkan APBN dan atw perekonomian rakyat?

http://www.kpi-smi.co.cc/2011/07/gambaran-penguasaan-investor-asing-di.html

- masalah dominasi investor asing di Indonesia

http://www.kpi-smi.co.cc/2011/07/salah-siapa-biaya-berobat-2-juta-wni-di.html

- masalah 'kaburnya' triliunan potensi devisa negara yg dibelanjakan di luar negeri

http://www.kpi-smi.co.cc/2011/07/nasib-para-pedagang-pasar-tradisional.html

- masalah pedagang tradisional yg terhimpit oleh pasar modern

http://www.kpi-smi.co.cc/2011/07/politik-bisnis-yang-menjanjikan-dengan.html

- masalah praktek politik praktis yg (masih/makin?) gak sehat

http://www.kpi-smi.co.cc/2011/06/dampak-sistemik-kejahatan-ekonomi-total.html

- masalah menguapnya ratusan triliun rupiah per tahun potensi pendapatan negara akibat kejahatan ekonomi (salah satunya; penyelundupan BBM bersubsidi)

- bagamana kelanjutan nasib renegosiasi Kontrak Karya pertambangan? EseMKa?



* disamping itu ada jg masalah yg (sebenernya) masih lumayan update;

- apa kabarnya kasus suap pemilihan DGS-BI? Kasus Nazaruddin, Mafia anggaran, Rekening gendut, Gayus dan sodara2nya, penyuap Gayus dll, dkk, dsb

http://www.facebook.com/notes/grig-rasp/kpk-akan-menjadi-komisi-pencegahan-korupsi-/10150613386609021

- bagaimana dgn kelanjutan nasib UU-KPK yg ngotot akan direvisi oleh Komisi III DPR (bahkan udah masuk dalam Prolegnas 2012)

http://www.kpi-smi.co.cc/2010/04/korupsi-di-daerah.html

- itu baru kasus2 yg karena satu dan lain hal (pernah) menjadi buah bibir sebangsa dan senegara, padahal kasus korupsi 'recehan' di daerah pun jika diakumulasi jumlahnya amat sangat besar



Sementara, banyak yg berpikir bahwa masalah naik / tidaknya harga BBM ini adalah satu2nya masalah yg sedang dihadapi bangsa ini, bahkan sebagian ada yg menjadi 'penumpang gelap' dgn cara 'menunggangi' polemik kenaikan harga BBM ini



Sampe bingung mw komentar apalagi ... perasaan baru kemaren bahas kasus yg lain, skrg udah nongol lagi masalah yg gak kalah hebohnya, berikutnya apa?

Apapun itu,, semoga aja semuanya akan berakhir dgn hasil yg 'pro rakyat',, pada akhirnya nanti

[Mas Tidar]

berikut-nya: pilkada & pemilu

[kullatiro]

tul paling dekat bagi Dki jakarta pemilihan gubernur ( pro dan kontra)

[Landy Chua]

budaya and akhlak and moral Indonesia itu "gratisan" kalau bisa semua gratisan dan disubsidi kek zaman orde lama.. semua murah .. tapi hutang numpuk dimana2.. yah.. gt lah realitanya.. HIDUP GRATIS.. ~ masadepan yah masa bodo yang penting SKRG MURAH


padahal begara ini naik sekaian peringkat sbg negara paling komsumtif di dunia , apapun barang masuk ke Indonesia laris manis bak kacang goreng.. tapi naik serebu dua rebu ajdi masalah besar..

[tesla]

BLT sendiri penuh nuansa politik nya. jadi sebaiknya dihindari.



kenapa para politik yg dg sistem pemilu suka membela rakyat miskin?
karena beli suaranya bisa dg harga murah.

[Landy Chua]

Pemilu di daerah lebih "ngenes lagi" dimana ada uang disana lah mereka berada... kalau satu rumah ada 4 org yg nyoblos and 50rb aja perkepala dah 200rb .. 

ntr giliran yg terpilih korupsi , mereka ikutan DEMo and nyalah2in pemerintah . << pdhl mereka yg milih krn dapet goban ..  *potret negaraku"

[tesla]

menurutku sih emg sistemnya yg salah.

semua boleh bersuara, padahal yg bersuara belum tentu berkontribusi ke lingkungan.
sederhananya, (maaf kalau terdengar kejam), orang2 yg berpenghasilan 600rb ke bawah itu sebenarnya adalah sampah lingkungan, atau memang peran mereka sudah ga dibutuhkan, bisa karena sudah tua, atau cacat.

nah apakah mereka yg tidak berkontribusi pada lingkungan ini, suaranya adalah demi kepentingan umum? jelas tidak kan? ga usah munafik, tentu dia milih demi dirinya sendiri. dia milih yg kasih duit goban. dan berharap nanti dapat goban lagi.
mereka mana perduli sih goban itu di-generate dari pungli2 thd golongan menengah yg berkontribusi ke lingkungan.

[ryu]

BLT sendiri penuh nuansa politik nya. jadi sebaiknya dihindari.



kenapa para politik yg dg sistem pemilu suka membela rakyat miskin?
karena beli suaranya bisa dg harga murah.

BLT puntidak akan tepat sasaran, pasti banyak dipangkas, blom KKN nya, pas masuk kepala daerah nya bisa di pilah dulu ke saudaranya terdekat dulu baru lah ke sekitarnya.

[dilbert]

Yang pasti kalau saya dengan mobil saya yang rata-rata memakai premium 100 liter per bulan, dapat subsidi dari negara sekitar Rp.400ribuan

[cumi polos]

bila suatu saat transportasi yg amat NYAMAN dan AMAN dlm kota (dgn kereta bawah tanah maupun bus) adalah gratis utk semua orang..setiap saat, 24jam 7 hari....

nahhh saat ini kenaikan BBM tidaklah menjadi masalah....


atau teknokrat dari anak bangsa kita telah menciptakan alat...
mobil di Indonesia memakai BBM minyak mentah.... nahhh
kan kita punya ladangnya, jadi mobil tsb langsung makan MM tsb....
wahh ini kan mantep POOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

atau MM tsb dimasukan kedalam perut bumi (geothermal),.. disana kan panasnya juga grastis.. diatas tinggal dpt hasil sulingan nya aja....  gimana ?

apa lagi ya???....