ada berita, biksu mesti ada npwp. benarkah?

[Equator]

Nah kalo Vihara termasuk assetnya siapa ?
Bukannya milik Sangha ?

[Toni]

Gimana kalo begini, sang bhikkhu merupakan wali dari sekolahan. Kan banyak tu, seperti sekolah buddhis yang yayasannya dipegang oleh bhikkhu. Gmana tu? Dikejarkah? Dirampokkah? atau Diperaskah?

[Sumedho]

kalo vihara kan biasanya aset yayasan atau organisasi (kek majelis misalnya)

kalau nama bhikkhu digunakan sebagai pemilik gedung/sekolah/kendaraan yah pasti diruntutin darimana dapetnya.

soal pajak kan bayar kalau ada income. jadi bukan dikejar utk bayar pajak tapi sumber dari asetnya itu darimana.

[Toni]

Dengan kata lain bhikkhu itu adalah pemegang saham, walaupun secara tidak langsung dia menerima hasilnya (sedikit/tidak). Benar ga? Jadi mo tidak mo harus setor ama preman pemerintahan.

[hatRed]

ini ada keterangan tentang Wajib Pajak

http://guskun.com/pajak/40-apakah-kita-wajib-pajak.html

[Toni]

Bukan apakah kita wajib pajak, tapi apakah kita wajib setor ke preman? Kalo memang pemerintah ada niat baik, seharusnya pemerintah tidak melihat terlebih dahulu sektor pengusaha atau pedagang. Coba dipikirkan? Apa keuntungannya? TIDAK ADA! Hanya PEMERASAN. Makanya investor pada kabur.

[hatRed]

kalo melihat objek perpajakan itu adalah kewajiban bagi seluruh warga negara.

krena dengan pajak maka pemerintahan bisa "jalan".

ingat "dari rakyat untuk rakyat"

semua fasilitas(puskesmas,keamanan, serta tatanan pemerintahan,dll) itu kan dari duit kita2 juga.

kalo kita2 gak bayar pajak lagi. mana ada dokter yg mo nongkrong di puskesmas?

[Toni]

Pajak memang menjalankan sebagian sistem pemerintahan.
Apa anda menutup mata sebelah? Berapa banyak yang bisa dilakukan pemerintah sekarang? Puskesmas? Dari sekian pemasukan yang diperas olehnya. Tapi apakah puskesmas berjalan dengan baik sekarang? TIDAK. Keamanan?? Amankah negara ini? Tatanan pemerintahan? Iya untuk dikorupsikan.

[hatRed]

jadi lebih baik tidak ada?

kenapa kita gak mencoba memperbaikinya?

semua itu kan proses...  anggap saja kita dalam tahap belajar.. toh pecahnya reformasi juga bagian dari suatu proses bukan?

[Toni]

Sistem reformasi adalah sistem yang gagal. Indonesia belum saatnya menerapkan hal tersebut. Anda merupakan wajib pajak yang baik ya? Selamat!

[Reenzia]

kenapa malah menyalahkan sistem pemerintahan?

jadi apa menurut anda lebih baik tak usah membayar pajak sama sekali?
kalo gitu apa gunanya punya pemerintahan? bukan kah dengan begitu lebih baik balik lagi ke jaman batu?
apa dengan tak membayar pajak maka kehidupan rakyat akan lebih makmur?

[Toni]

Sekarang kita lihat terlebih dahulu apa kegunaanya dari sistem NPWP tersebut? TIDAK ADA! Kalau ada tolong jelaskan dan buktikan secara konkrit cece!
Kalau pemerintah ini lebih bagus ke jaman batu kenapa ga?
Sekarang kita lihat mendekati pemilu legis ini? Siapa yang berkompeten dalam legis? Legislatif adalah badan yang membuat semua UU yang mengatur sistem ini. Jika ingin memilih pemerintahan yang ingin menjadi bagus pilihlah yang berkompeten bukannya seperti memilih artis. "SIAPA YANG SERING MASUK IKLAN, DIA YANG DIPILIH (Kayak pilih Selebritis aja). Sekarang legis dibuat oleh orang yang tidak berkompeten didalamnya. Seperti tukang ojek, siapa yang akan dipilih oleh tukang ojek? Yah tukang ojek juga bukan yang lain. Soalnya untuk mengangkat ras mereka. Begitulah INDONESIA ini. Mohon disadari ya cece

[Reenzia]

tolong ya sadar yg rusak itu bukan lebih ke sistemnya tapi ke orangnya
bagaimana jika anda yang membuktikan dengan menentang pemerintahan dan tak membayar pajak justru akan mensejahterakan rakyat?

[Toni]

Sistem yang buat siapa cece?
Lah wa bisa buktikan kalo kita tidak membayar atau tidak membayar pajak tetap saja keadaan seperti sekarang. Korupsi dimana-mana. Malahan bila kita membayar premanisme pemerintahan kian merajalela. Percaya ga?

[Reenzia]

nah sekarang saia tanya deh, korupsi yg lakukan siapa? sistem ato orgnya?
membayar preman itu yg lakukan siapa? sistem ato org?