nyusahin gak sich??

[Hendra Susanto]

Masyarakat Belum Siap Beralih
Perlu Subsidi Silang untuk Transportasi Umum

Jakarta, Kompas - Masyarakat pengguna kendaraan pribadi di Jakarta menyatakan belum siap mengalihkan pemakaian premium oktan 88 dengan premium oktan 90 maupun pertamax. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum pun bersiap menjual pertamax saja guna menghindari kericuhan operasional.

Demikian hasil pemantauan Kompas, Kamis (6/12). Untuk masyarakat yang mengandalkan kendaraan pribadi sebagai alat usaha, pengalihan bahan bakar minyak (BBM) bukan masalah gampang. Margono, seorang pengusaha katering, misalnya, keberatan jika pemerintah mensyaratkan mobil pribadi tidak lagi memakai premium oktan 88.

"Kalau harus ganti, berat juga. Apalagi untuk katering yang harus mutar-mutar kota seperti ini. Sehari saya habis Rp 100.000 untuk bensin. Kalau diganti, bisa habis berapa?" kata Margono.

Fajar, pemakai mobil pribadi lainnya, memilih membeli premium di luar kota Jakarta. "Enggak kuat uangnya. Kalau di Jakarta tidak boleh pakai premium, mungkin saya ngisi bensin di Bandung saja," katanya.

Kekhawatiran tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan. Sebagian pengusaha SPBU khawatir pada ruwetnya pelaksanaan penggantian premium oktan 88 ke premium oktan 90 dan pertamax. Mereka khawatir terjadi kericuhan antara konsumen dan petugas pengisi bahan bakar.

"Untuk menghindari kericuhan, salah satu jalan adalah meniadakan premium di SPBU ini. Kalau pemerintah ingin tetap ada premium, harus ada jaminan keamanan dan memastikan regulasi benar-benar berjalan," kata Arief Budiarjo, Direktur SPBU 34-12210 di Jakarta Selatan.

Pada masa transisi pengalihan BBM, Arief memperkirakan akan ada penurunan omzet SPBU. Pembelian di hari-hari pertama diperkirakan bakal sepi. Saat ini perbandingan pembelian premium dan pertamax 1 : 10.

"Pembelian premium di SPBU ini sekitar 30 ton per hari, sedangkan pertamax hanya sekitar empat ton per hari. Mobil-mobil mewah yang seharusnya berbahan bakar pertamax pun membeli premium," kata Arief.

Meski hingga kini belum ada kejelasan instruksi dari Pertamina mengenai pengalihan bahan bakar, sejumlah SPBU antara lain SPBU 34-11405 Palmerah dan 34-12203 Kemandoran berencana hanya menjual premium untuk menghindari kericuhan.

Dalam konteks ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mencela cara pemerintah pusat yang tidak berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan pembatasan penjualan premium. Pembatasan itu dinilai akan menimbulkan gejolak sosial, sama seperti saat pembatasan dan konversi minyak tanah.

"Pembatasan penjualan premium merugikan warga sehingga harus dilakukan sosialisasi dan penentuan waktu yang tepat untuk implementasi. Jika pemerintah pusat ingin menjalankannya sendiri, ya silakan," kata Fauzi.

Pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM dengan mendorong penggunaan premium oktan 90 dan pertamax bagi kendaraan pribadi mulai tahun depan. Untuk tahap awal, SPBU di jalan-jalan protokol dan tol, tidak menjual premium oktan 88.

Subsidi transportasi

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyarankan, pengalihan subsidi dari premium oktan 88 ke premium oktan 90 dan pertamax diikuti kebijakan kompensasi, untuk transportasi umum.

Angkutan umum dinilai tidak cukup hanya dibolehkan menggunakan premium 88. Pola subsidi silang atau kompensasi bagi transportasi umum dalam jangka panjang dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.

Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo menjelaskan, transportasi umum belum pulih dari dampak kenaikan BBM pada Oktober 2005. Akibatnya, kinerja transportasi justru kian memburuk.

Oleh karena itu, penghematan yang didapat pemerintah dari pengurangan subsidi premium dipandang perlu dialihkan untuk menurunkan kembali harga BBM bagi sektor transportasi, atau memberikan subsidi tidak langsung untuk menunjang infrastruktur transportasi.

Penelitian terhadap dampak kenaikan harga BBM dilakukan LIPI pada awal tahun ini. LIPI merekomendasikan kenaikan harga BBM dibarengi pemberian insentif bagi masyarakat nelayan. Stabilisasi tingkat harga ikan dan pengembangan fasilitas perikanan dipandang krusial. (ECA/NEL/A08/DOT/DAY)

nyusain kgk ya?? aturan kyk gini