Messages

Setelah menelusuri ke berbagai link dan sumber maupun masukan dari intelejen ternya surat GMMI dan GEMABUDHI ditandatangi oleh orang yang sama.

berikut penggalan surat GMMI

berikut adalah surat pernyataan sikap Forum Anti Budha Bar terkait persoalan Buddha Bar.

Sepertinya perjuangan FABB akan segera membuahkan hasil, pertemuan antara pihak BB dengan FABB yang dijembatani oleh wagub DKI akan segera terealisasi, begitu kabar yang saya dengar dari kawan2 FABB

Dimedia wagub DKI menjelaskan

"...Prijanto juga membeberkan latar belakang Dinas Pariwisata mengeluarkan izin penggunaan nama Buddha Bar.

Dikatakan dia, ada 3 surat yang diterima Dinas Pariwisata yang menyetujui penggunaan nama Buddha Bar. Surat itu dikirim dari Forum Komunikasi Buddha Indonesia. Kedua, DPP Buddha Mahayana Majabumi, dan DPP Generasi Budhis Indonesia..."


http://www.detiknews.com/read/2009/03/02/160628/1092950/10/nama-buddha-bar-akan-diubah

Kawan2 saya baru dapat bukti surat Gemabudhi DKI tgl 17 Nopember 2008 No. 050/DKI-JKT/XI/2008 tentang REKOMENDASI yang di tujukan ke PT Niresta Vista Creative

kutipan suratnya berbunyi "...KAMI DPD GEMABUDHI DKI JAKARTA MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN dengan penggunaan merk dagang BUDDHA BAR.."

surat ini ditanda tangani oleh Budiman Sudharama, SH

surat ini juga di tembuskan ke gubernur dan dinas pariwisata DKI Jakarta

surat ini didapat dari Dinas pariwisata prop. DKI Jakarta

Wah soal surat yang disebut pak wagub itubagaimana?

DPP Generasi Budhis Indonesia
DPP Buddha Mahayana Majabumi
Forum Komunikasi Buddha Indonesia

siapa ketiga organisasi ini?

Forum Komunikasi Buddha Indonesia itu isinya organisasi apa saja ya?

bisa dieksplor gak ya?

ayo kita cari tau

Liputan6.com

Para Biksu Galang Dukungan Parpol

Sejumlah biksu dan tokoh umat Buddha bertemu kalangan partai politik untuk menggalang dukungan menolak keberadaan Buddha Bar. Umat Buddha mendesak nama kafe segera diganti.



http://www.liputan6.com/ibukota/?id=173659

[Waspadai Oknum yang Ingin Memecah Umat Buddha]

kompas.cm

Waspadai Oknum yang Ingin Memecah Umat Buddha

SENIN, 2 MARET 2009 | 13:40 WIB
JAKARTA, SENIN — Sangha Mahayana Indonesia mendukung tuntutan pergantian nama Budha Bar. Sangha Mahayana juga meminta kepada seluruh umat Buddha untuk mewaspadai pihak yang ingin memecah belah kesatuan umat Buddha.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia Bhiksu Gunabharda Mahasthavira di Jakarta, Senin (2/3), menanggapi kasus adanya oknum yang mengambinghitamkan Sangha Mahayana untuk mendukung berdirinya Budha Bar

"Sangha Mayana Indonesia yang resmi dan telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri menolak dengan tegas penggunaan nama Budha Bar," kata Bhiksu Gunabharda.

Sangha Mayana adalah organisasi keagamaan dari agama Buddha Mahayana. Agama Buddha Mahayana itu sendiri adalah agama yang dianut pada masa Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Nilai-nilai moral dan spiritual ajaran Buddha sangat dijunjung dan dihormati dalam agama Buddha Mahayana ini.

Pada kesempatan tersebut, Bhiksu Gunabharda mengeluarkan Dharma Niyoga atau fatwa yang menolak penggunaan nama Buddha sebagai merek dagang beserta penempatan simbol Buddha. Menolak pembukaan usaha bar dan restoran dengan memakai nama pendiri Buddha karena sangat bertentangan dengan Pancasila dan ajaran Buddha.

Bhiksu Gunabharda mengingatkan terhadap hasutan sekolompok orang yang ingin memecah kesatuan umat Buddha. Umat Buddha harus berhati-hati terhadap anasir-anasir sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab menghasut dan mengadu domba persatuan dan kesatuan umat Sangha dan umat Buddha.

http://www.kompas.com/read/xml/2009/03/02/14145882/jangan.komersialkan.nama.dan.lambang.religius

[Jangan Komersialkan Nama dan Lambang Religius]

Kompas.com

Jangan Komersialkan Nama dan Lambang Religius

SENIN, 2 MARET 2009 | 14:14 WIB
JAKARTA, SENIN — Penggunaan nama dan lambang-lambang religius untuk kepentingan komersial harus dilarang karena hal itu dapat meresahkan umat beragama. Hal tersebut dikatakan Ketua Majelis Mahayana Bhiksu Duta Mahastiva, Tanah Suci, di Jakarta (2/3), terkait penggunaan nama Buddha oleh sebuah restoran di Jakarta.

"Penggunaan nama Buddha dan ornamen-ornamen lain untuk kepentingan komersial sungguh meresahkan kami para penganut ajaran Buddha. Apalagi bisnisnya itu sangat erat dengan konotasi negatif," kata Bhiksu Duta. 

Majelis Mahayana adalah salah satu pendukung Forum Anti-Budha Bar yang merupakan wadah umat Buddha yang menentang penggunaan nama Budha sebagai nama restoran. "Kita tidak mempermasalahkan bisnis mereka, yang kita minta hanya mereka menganti namanya saja," ucap Bhiksu Duta. 

FABB juga menegaskan, jika Buddha Bar tidak segera mengganti nama usaha mereka, pihaknya akan meminta Pemprov DKI mencabut izin operasional Buddha Bar. 

Pada kesempatan yang sama, Kevin Wu, Koordinator Forum Aksi Buddha Bar, menjelaskan, Budha Bar adalah nama bar dan restoran yang berpusat di Perancis. Singapura dan Thailand menolak Buddha Bar masuk ke negara mereka. "Di Singapura dan Thailand ditolak karena dianggap melecehkan nama dan simbol agama. Kalau ini didiamkan, saya khawatir nama-nama dan simbol-simbol agama lain akan digunakan untuk kepentingan komersial juga," ujar Kevin.

[Nama Buddha Bar Akan Diubah]

Nama Buddha Bar Akan Diubah

Jakarta - Setelah menuai sejumlah protes, PT Nerata, pemilik Buddha Bar sedang mengupayakan untuk mengubah nama waralaba dari Paris tersebut. Buddha Bar dipastikan tidak akan disegel.

"Oh tidak (disegel). Nanti baru kita omongkan dengan PT Nereta. PT Nereta sedang menghubungi Paris untuk meminta izin perubahan nama," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Hal itu disampaikan Prijanto usai menerima perwakilan dari Forum Anti-Buddha Bar di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2009). Sebelumnya forum tersebut curhat ke PKB.

Prijanto memaparkan maksud kedatangan Forum Anti-Buddha Bar.
Intinya, tidak setuju nama Buddha dipakai untuk nama-nama bisnis. Kedua, tidak setuju akseksoris patung Buddha dipakai di cafe tersebut.

Namun, kata dia, ada 2 permintaan dari forum tersebut yang salah alamat. Pertama, meminta PT Nereta untuk meminta maaf kepada umat Buddha. Kedua, meminta label Buddha Bar dilarang masuk ke Indonesia.

"Tetapi menurut kita, untuk label Buddha Bar itu bukan porsi kita karena itu urusannya HaKI," ujar eks Asisten Teritorial KSAD ini.

Izin

Prijanto juga membeberkan latar belakang Dinas Pariwisata mengeluarkan izin penggunaan nama Buddha Bar.

Dikatakan dia, ada 3 surat yang diterima Dinas Pariwisata yang menyetujui penggunaan nama Buddha Bar. Surat itu dikirim dari Forum Komunikasi Buddha Indonesia. Kedua, DPP Buddha Mahayana Majabumi, dan DPP Generasi Budhis Indonesia.

"Ketiga organisasi itu sekarang ini sudah demisioner dan tidak ada," ujarnya.

Kok bisa keluar izinnya? "Saat itu, 3 organisasi ini datang memberikan persetujuan lewat surat yang masuk ke Dinas Pariwisata. Sedangkan dari Walubi belum ada jawaban sehingga Dinas Pariwisata mengeluarkan izin," beber dia.

Pemilik yang mempunyai saham di Buddha Bar disebut-sebut adalah Puan Maharani, Renny Sutiyoso, Djan Farid dan Peter F Sondakh. (aan/iy)

http://www.detiknews.com/read/2009/03/02/160628/1092950/10/nama-buddha-bar-akan-diubah

Muhaimin Desak Foke Cabut Izin Buddha Bar

Jakarta - Mahasiswa dari Forum Anti-Buddha Bar curhat kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seputar keberadaan Buddha Bar yang dinilai telah menyinggung pemeluk agama. Muhaimin meminta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo turun tangan.

"Kita tunggu juga Pak Fauzi Bowo untuk mencabut izin itu. Lalu mendesak kepada Depkum HAM untuk tidak mengeluarkan hak paten brand tersebut," kata Muhaimin.

Hal ini disampaikan dia usai menerima perwakilan dari Forum Anti-Buddha Bar di Kantor DPP PKB, Jalan Sukabumi Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2009).

Muhaimin mengimbau pemilik Buddha Bar untuk mengganti nama yang lebih baik. "Indonesia tidak boleh dijajah oleh model-model franchise seperti itu," cetus dia.

Muhaimin juga meminta agar anggota DPR, DPRD memanggil menteri dan pihak terkait untuk menanyakan penggunaan nama tersebut.

Menurut dia, kepolisian harus mengusut kasus tersebut. "Buddha Bar harus kita lawan karena ini tidak hanya semena-mena hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan. Tetapi, harus memberikan rasa toleransi umat beragama," ujarnya.

Ketua Forum Anti-Budda Bar, Kevin Wu, menambahkan pihaknya memilih curhat ke PKB lantaran partai bergambar berbintang sembilan ini dinilai menjunjung hak-hak keberadaban.

Dikatakan dia, Forum Anti-Buddha Bar telah mengajak dialog Buddha Bar. Namun hal itu tidak direspon.

Selain itu, kata Kevin, pihaknya telah melakukan forum komunikasi dengan pihak terkait. (aan/iy)

http://www.detiknews.com/read/2009/03/02/110616/1092670/10/muhaimin-desak-foke-cabut-izin-buddha-bar

Jakarta - Keberadaan Buddha-Bar menuai protes. Mahasiswa Buddha pun meminta agar tempat hiburan yang beroperasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, itu segera ditutup.

"Ini membuat hati umat Buddha Indonesia terasa terhujam," gugat Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Eko Nugroho dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (27/2/2009).

Meskipun Buddha-Bar merupakan bagian dari jaringan internasional yang telah lama berdiri, namun tidak urung keberadaanya di Jakarta membuat kepedihan hati umat Buddha. Sebab nama Buddha yang sangat diagungkan itu  disematkan sebagai nama tempat hiburan malam.

"Untuk itu umat Buddha menolak tegas keberadaan Buddha dan menuntut tidak menggunakan nama Buddha secara tidak layak, terutama karena melanggar UU No 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama," desak Eko

Umat Buddha juga sudah melayangkan surat protes ke sejumlah instansi dan lembaga terkait. Yaitu Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Pariwisata Jero Wacik, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

"Dan juga kepada pemilik franchise Buddha-Bar di Indonesia yakni Renny Sutiyoso dan Puan Maharani serta Iyan Farid, tapi belum ada respons positif dari mereka," jelas Eko. (ndr/lh)

http://www.detiknews.com/read/2009/02/27/201015/1091863/10/mahasiswa-buddha-tolak-buddha-bar-di-menteng