JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan segera mengganti sistem pengendalian lalu lintas dari kebijakan three in one menjadi kawasan electronic road pricing atau ERP, seperti yang diterapkan di Singapura. Pada kebijakan ini, setiap pengendara yang hendak melintas di kawasan berpenumpang tiga orang atau lebih akan dikenakan retribusi yang besarannya masih digodok. ERP diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun ini.
Tujuan pemberlakuan ERP adalah agar setiap pengendara kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan kendaraan umum agar kepadatan lalu lintas di Jakarta bisa berkurang secara signifikan. Demikian disampaikan Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Elly Sinaga kepada Kompas.com, Senin (10/5/2010) di Jakarta. "Berdasarkan kajian kami, three in one tidak efektif mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Elly.
Dikatakannya pula, kawasan Jakarta menjadi terlihat kumuh Pemandangan sosok ibu-ibu mengendong anak-anak semakin lazim terlihat. Pada sistem ERP yang segera diberlakukan pada tahun ini, pemerintah akan memasang semacam gerbang di mulut jalan yang saat ini diberlakukan kebijakan kawasan berpenumpang tiga orang atau lebih. Pintu gerbang ini akan dilengkapi teknologi OBU (on board unit). "Setiap kendaraan yang masuk harus memiliki smart card. Smart card ini nantinya bisa dibeli dimana-mana," kata Elly.
Saat ini, jalan yang dikenai kebijakan kawasan berpenumpang tiga orang atau lebih adalah Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara, Hayam Wuruk, sebagian wilayah Gatot Subroto dan Rasuna Said
waaah mulai efektif thn 2011 neh..
atau malahan 2012 dech ^-^
emangnya naik bis di jkt sama nyaman nya dgn naik bis di s'pore?
berisik suara pengamen, org dagang mondar mandir, blm lagi copetsana-sini..
ckckckck...
detikcom - Jakarta, Pemberlakuan electronic road pricing (ERP) sebagai pengganti 3 in 1 mendapat kajian serius dari Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) juga sudah pada penentuan tarif ERP.
"Ada beberapa alternatif, yang paling sensitif sih kalau kita terapkan, untuk mobil Rp 20.000 dan motor Rp 7.000," ujar Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Elly Sinaga kepada detikcom di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2010).
Menurut Elly, nominal tersebut merupakan hasil kajian dan studi yang melibatkan banyak stakeholder. Tarif mahal tersebut dimaksudkan agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.
"Itu hasil studi kita, kita mau supaya orang-orang itu pindah ke angkutan umum," tambah Elly.
Nantinya setiap kendaraan akan dipasangi alat yang disebut onboard unit (OBU). Lalu OBU 'disuntik' saldo uang dengan cara pengisian debet secara otomatis, seperti pulsa telepon. Apabila kendaraan tersebut melewati jalur ERP, maka secara otomatis saldo kendaraan tersebut akan terdebet sesuai dengan jenis kendaraan.
"Jadi untuk bisa menerapkan ERP tersebut sebelumnya harus dipasang peralatan sarana dan prasarana pendukung," terang Elly.
Elly menjelaskan, dengan terbitnya PP tidak serta merta membuat ERP bisa langsung diterapkan di Ibukota.
"Tidak bisa sekonyong-konyong diterapkan, angkutan umum harus diperbaiki dulu. Sehingga masyarakat bisa menggunakan angkutan dan tidak menggunakan mobil pribadi," pungkas Elly.
ladang basah lagi nich...
ini makin jadi negri pemeras yah...
tau ga tuh jalan dibangun dari duit siapa?
dari pajak... duit rakyat tauuuu
hari ini ga bayar pajak, disuruh terbang.
udah bayar pajak, jalan pun mesti bayar lagi
Memang negara korup begini adanya, beberapa negara korup di luar negri spt myammar, peru, brazil, india, dll juga mengalami hal yang sama. Jalanan macet dan tidak di perhatikan ( lubang sana sini ), sampah bertebaran dimana2x, retribusi pajak jalan terus.
Pdhl duit rakyat bisa di gunakan untuk membangun kereta bawah tanah yang sdh terbukti efektif di beberapa negara berkembang.
Di jakarta sbnrrnya ada pembangunan monorail yang di invest oleh dubai world. Namun entah ada "kesalahan" apa yang di lakukan gubernur dulu ( sutiyoso ) sehingga dubai menarik investasi dan akhirnya monorail pun tinggal kenangan.
Heran,
Disini yg rata-rata pake mobil pribadi ga separah jakarta macet'nya...
but... entahlah, disini ibukota dipindahin ke pinggiran...
en jalanan gede (6 line x 2arah)
bila sampai terjadi melanggar pancasila sila ke lima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
juga artinya melegalisasi pungli yang ada selama ini dan bisa di ikuti daerah lain nya, nanti orang bawa bakul jamu yang lewat jembatan tertentu bisa dimungkin kan untuk di minta uang jalan seperti itu.