Dukung Pengembalian Tanah Fasos (Fasilitas Sosial) Vihara Siripada

[Sumedho]

kan bupatinya baru dipilih lagi, jadi periode ke 2. periode ke 2 ini baru tahun pertama.

walaupun ganti, SK bupati itu kan kgk berubah dan tetap berlaku.

[kullatiro]

semoga masalah ini dapat di selesaikan dengan baik.

wa bantu doa saja yah.
 
 

[kullatiro]

pengen tanya memang berapa banyak umat di vihara ini? ke dua apakah mereka semua punya nomor npwp? ( temen ku bilang pembayar pajak semestinya punya hak lebih dari yang gak bayar pajak, tidak tahu pakah ini terjadi juga di negara kita).

umat buddha mungkin merupakan minoritas tapi kalo kita yang minoritas ini bisa memberikan konstribusi yang cukup besar dalam pembayaran pajak negara (juga di daerah tersebut) tentu nya kita punya pendapat/opini kita juga mesti didengar.

Aku tidak tahu berapa besar konstribusi umat buddha bagi negara dan daerah masing masing? berapa banyak umat buddha yang punya npwp?

pernakah kita mengadakan sensus terhadap umat buddha di indonesia?
umat buddha kita harus mempunyai ciri khas hingga dapat melobi pemerintahan yang ada.
misalnya "Umat Buddha sadar pajak".

tentu nya kita umat budhist indonesia bisa memberikan free konsultasi bagi umat buddha kita agar bisa mempunyai nomor npwp dan bimbingan agar umat buddha kita sadar pajak. 
hingga kita memberi kan konstribusi dalam pembangunan indonesia. dan setelah kita bisa memberi kan konstribusi kita bisa menuntut hak kita.

bila 85% saja umat budhist kita sadar pajak. rasanya kita mempunyai kekuatan lebih dalam melobi pemerintahan daerah atau pusat.

 

[Mr.Jhonz]

Up..

 [at] pak medho
Kok bangunan yg di depan vihara siripada mulai di bangun lg(pembangunannya terkesan sengaja di kebut)
apa yg sedang terjadi??

[Sumedho]

kasus demikian,

jadi tanah vihara siripada itu merupakan tanah pemda, jadi pemda konon akan memindahkan tanah seluas yg didepan itu *yg digunakan buat hotel* ke tempat lain. Karena tanah itu bukan merupakan milik Yayasan Vihara, jadi Yayasan Vihara tidak pada posisi untuk menerima atau menolak.

Tapi, dari sisi lain, hotel tersebut sepertinya belum memiliki imb dan ijin dari lingkungan, itu yg sedang dicoba diangkat.

[Mr.Jhonz]

Kalau tanahnya masih dalam sengketa? Kenapa pembangunan hotelnya dipercepat/kebut?(ada motif apa yak?)

Apakah dari pihak yayasan siripada telah menempuh jalur hukum? Sudah coba mendapatkan simpati publik lwt jalur media?
*maaf banyak nanya

[Sumedho]

jadi gini, dari awalnya memang itu tanah pemda (fasos). Nah karena ada sengketa, dari pemda tentu melihat bahwa tanah hanyalah tanah, tidak melihat nilai historis, strategis dan lain2nya. Yg penting dari suatu daerah persentase fasos itu sudah memenuhi. Jadi mereka tinggal ambil tanah lain lalu dijadikan fasos pengganti.

Jadi kalau dikatakan sengketa, yah antara pemda dan pembelinya. dari pemda mungkin ambil gampang hanya ambil tanah lain buat fasos.

Soal jalur hukum, kita cuma bisa menuntut persyaratan dari pembangunan hotel itu, karena memang itu bukan MILIK yayasan. Jadi kita kgk bisa menggugat. Tapi jika itu milik yayasan, tentu sudah diperkarakan langsung dari dahulu.

Kita kontrol aja apakah hotel itu ada imb, ijin lingkungan dkk. Yah tentu kita dari vihara tidak setuju kalau itu dibangun hotel