*Ketua DPRD DKI: Buddha Bar Harus Ditutup*
JAKARTA, SELASA — Polemik atas pengoperasian Buddha Bar di Jalan Teuku Umar,
Menteng, Jakarta Pusat, mendapat tanggapan keras dari Ketua DPRD DKI Jakarta
Ade Surapriyatna. Dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo segera
menutup operasional tempat hiburan yang menggunakan simbol keagamaan itu.
"Saya akan bicara secara lisan dulu dengan Gubernur agar operasional bar itu
ditutup dulu karena ini menggunakan simbol keagamaan," jelas Ade, Selasa
(10/3).
Selain kepada Gubernur, Ade juga berencana membahas masalah kehadiran dan
pengoperasionalan Buddha Bar ini dalam rapat pimpinan (Rapim) DPRD DKI
Jakarta.
"Ini bukan persoalan bisnisnya, tapi sudah menyangkut pelecehan terhadap
salah satu agama yang harus cepat direspons," ucap Ade.
Dia juga meminta agar pemilik tempat hiburan itu segera menurunkan
simbol-simbol agama yang ada di lokasi tersebut.
"Setelah simbol keagamaan dicabut, silakan bar tersebut operasi kembali
setelah memenuhi persyaratan perizinan," ucap Ade.
Ade menjelaskan, Kamis (5/3) biksu dan umat Buddha menemui pimpinan DPRD DKI
Jakarta. Kepada Ade yang menerima mereka, biksu dan umat Buddha meminta
Buddha Bar ditutup sebelum mengganti nama.
Dalam pertemuan itu, Ketua Forum Anti-Buddha Bar Kevin Hu, seusai diterima
pimpinan dewan, mengatakan, penggunaan nama agama untuk bisnis yang tidak
sejalan dengan ajaran agama jelas sangat meresahkan umat Buddha. Nama itu
ada dalam kitab Buddha dan umatnya jelas menolak nama Buddha dipakai untuk
bar yang konotasinya sudah negatif.
Dalam kesempatan itu, Ketua Sangha Mahayana Indonesia (SMI) Guna Badra juga
mengatakan, penggunaan kata "Buddha" untuk bar itu merupakan bentuk
pelecehan terhadap agama Buddha.
Menurut Kevin, nama Buddha Bar hanya ada satu di Asia, yakni di Jakarta.
Bisnis asal Perancis ini seharusnya menggunakan nama yang disesuaikan dengan
budaya negara setempat. "Jangan bawa-bawa nama agama untuk bisnis yang
konotasinya jelek. Jelas ini p*n*staan dan penodaan terhadap Agama Buddha,"
tandas Kevin.
*Rapim*
Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini mengatakan, pengoperasian
tempat hiburan ini akan diangkat dalam Rapim dewan. "Dalam Rapim tidak akan
membahas soal bisnisnya, tetapi yang akan diangkat terutama menyangkut
prinsip bukan teknis, apalagi sudah ada keluhan dari berbagai komponen umat
Buddha sudah menyampaikan resmi ke DPRD karena dalam bisnis sudah
menggunakan simbol-simbol agama," jelas Ade.
Apa yang akan ditempuh DPRD jika Gubernur tidak berani mengambil tindakan
tegas menutup bar yang menggunakan symbol agama? "Saya kira Gubernur juga
mengerti bahwa persoalan ini bukan menyangkut teknis tapi persoalan non
teknis," tambah Ade.
Topic: Buddha Bar Dinilai Melecehkan Agama Buddha (Read 311525 times)