Topics

1

Politik, ekonomi, Sosial dan budaya Umum / TERJAJAH EXXON MOBILE

« on: 04 July 2010, 12:09:56 AM »

Terjajah ExxonMobil di Cepu

Oleh: Kwik Kian Gie

Kali ini saya tidak akan membahas tentang pengertian subsidi -apakah
itu sama dengan uang tunai yang harus keluar atau tidak- dan hal-hal
teknis lain seperti itu. Saya akan membahas tentang negara kaya yang
menjadi miskin kembali karena terjerumus ke dalam mental kuli yang oleh
penjajah Belanda disebut mental inlander. Mental para pengelola ekonomi
sejak 1966 yang tidak mengandung keberanian sedikit pun, yang menghamba,
yang ngapurancang ketika berhadapan dengan orang-orang bule.

Ibu pertiwi yang perut buminya mempunyai kandungan minyak sangat
besar dibanding kebutuhan nasionalnya, setelah 60 tahun merdeka hanya
mampu menggarap minyaknya sendiri sekitar 8 persen. Sisanya diserahkan
kepada eksplorasi dan eksploitasi perusahaan-perusaha an asing.

Apa pekerjaan dan sampai seberapa jauh daya pikir para pengelola
ekonomi kita sejak merdeka sampai sekarang? Istana Bung Karno dibanjiri
para kontraktor minyak asing yang sangat berkeinginan mengeksplorasi dan
mengeksploitasi minyak bumi di Indonesia. Bung Karno menugaskan Chairul
Saleh supaya mengizinkannya hanya sangat terbatas. Putrinya, Megawati,
bertanya kepada ayahnya, mengapa begitu? Jawaban Bung Karno kepada
putrinya yang baru berumur 16 tahun, "Nanti kita kerjakan sendiri
semuanya kalau kita sudah cukup mempunyai
insinyur-insinyur sendiri."

Artinya, Bung Karno sangat berketetapan hati mengeksplorasi dan
mengeksploitasi minyak oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri.
Mengapa sekarang hanya sekitar 8 persen? Lebih menyedihkan ialah
keputusan pemerintah memperpanjang kerja sama dengan Exxon Mobil (Exxon)
untuk blok Cepu selama 20 tahun sampai 2030.

Begini ceritanya. Exxon membeli lisensi dari Tommy Soeharto untuk
mengambil minyak dari sebuah sumur di Cepu yang kecil. Exxon lalu
melakukan eksplorasi tanpa izin. Ternyata ditemukan cadangan dalam
sumur yang sama sebanyak 600 juta barel. Ketika itu Exxon mengajukan
usul untuk memperpanjang kontraknya sampai 2030. Keputusan ada di tangan
Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Dua dari lima anggota
menolak. Yang satu menolak atas pertimbangan yuridis teknis. Yang lain
atas pertimbangan sangat prinsipil.

Dia sama sekali tidak mau diajak berargumentasi dan juga sama sekali
tidak mau melihat angka-angka yang disodorkan Exxon beserta para
kroninya yang berbangsa Indonesia. Mengapa? Karena yang menjadi
pertimbangan pokoknya, harus dieksploitasi bangsa Indonesia sendiri,
yang berarti bahwa Exxon pada 2010 harus hengkang, titik. Alasannya
sangat mendasar, tetapi formulasinya sederhana. Yaitu, bangsa yang 60
tahun merdeka selayaknya, semestinya, dan seyogianya mengerjakan sendiri
eksplorasi dan eksploitasi minyaknya. Bahkan, harus melakukannya di mana
saja di dunia yang dianggap mempunyai kemungkinan berhasil. Menurut
peraturan yang berlaku (sebelum Pertamina berubah menjadi Persero),
kalau DKPP tidak bisa mengambil keputusan yang bulat, keputusan beralih
ke tangan presiden. Maka, bola ada di tangan Presiden Megawati
Soekarnoputri. Beliau tidak mengambil keputusan, sehingga Exxon kalang
kabut. Exxon mengirimkan executive vice president-nya yang langsung
mendatangi satu anggota DKPP yang mengatakan "pokoknya tidak".

Dia mengatakan, sejak awal sudah ingin bertemu satu orang anggota DKPP
ini yang berinisial KKG, tetapi dilarang kolega-koleganya sendiri. KKG
tersenyum sambil mengatakan karena para koleganya masih terjangkit
mental inlander.

Lalu dia berargumentasi panjang lebar dengan mengemukakan semua angka
betapa Indonesia diuntungkan. KKG menjawab bahwa kalau dia ngotot sampai
seperti itu, apa lagi latar belakangnya kalau dia tidak memperoleh
untung besar dari perpanjangan kontrak sampai 2030? Karena itu, kalau
mulai 2010, sesuai kontrak, Exxon harus hengkang dan seluruhnya
dikerjakan Pertamina, semua laba yang tadinya jatuh ke tangan Exxon akan
jatuh ke tangan Indonesia sendiri. Lagi pula, KKG menjelaskan bahwa
sudah waktunya belajar menjadi perusahaan minyak dunia seperti Exxon.
KKG bertanya kepadanya, "Bukankah kami berhak mulai merintis supaya
menjadi Anda di bumi kita sendiri dan
menggunakan minyak yang ada di dalam perut bumi kita sendiri?"

Eh, dia mulai mengatakan tidak bisa mengerti bagaimana orang
berpendidikan Barat bisa sampai seperti itu tidak rasionalnya! Jelas
KKG muntap dan mulai memberi kuliah panjang lebar bahwa orang Barat
sangat memahami dan menghayati tentang apa yang dikatakan EQ, dan bukan
hanya IQ. Apalagi, kalau dalam hal blok Cepu ini ditinjau dengan IQ juga
mengatakan bahwa mulai 2010 harus dieksploitasi oleh Indonesia
sendiri.

Bung Karno juga berpendidikan Barat dan sejak awal beliau mengatakan,
"Man does not live by bread alone." Dalam hal blok Cepu, dua argumen
berlaku, yaitu man does not live by bread alone, dan diukur dengan bread
juga menguntungkan Indonesia, karena laba yang akan jatuh ke tangan
Exxon menjadi labanya Pertamina.

Pikiran lebih mendalam dan bahkan dengan perspektif jangka panjang yang
didasarkan materi juga mengatakan bahwa sebaiknya blok Cepu
dieksploitasi oleh Pertamina sendiri. Mengapa? Jawabannya diberikan oleh
mantan Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim kepada Menko Ekuin ketika
itu bahwa Pertamina adalah organisasi yang telanjur sangat besar. Minyak
adalah komoditas yang tidak dapat diperbarui. Penduduk indonesia
bertambah terus seiring dengan bertambahnya konsumsi.

Kalau sekarang saja terlihat bahwa konsumsi nasional sudah lebih besar
daripada produksi nasional, di masa mendatang kesenjangan ini menjadi
semakin besar, dan akhirnya organisasi Pertamina yang demikian besar itu
akan dijadikan apa?

Apakah hanya menjadi perusahaan dagang minyak, dan apakah akan mampu
berdagang saja dalam skala dunia, bersaing dengan the seven sisters?
Maka visi jangka panjang Baihaki Hakim, mumpung masih lumayan
cadangannya, sejak sekarang mulai go international dan menggunakan
cadangan minyak yang ada untuk sepenuhnya menunjang kebijakannya yang
visiuner itu.

Menko Ekuin ketika itu memberikan dukungan sambil mengatakan, "Pak
Baihaki, saya mendukung sepenuhnya. Syarat mutlaknya ialah kalau Anda
ingin menjadikan Pertamina menjadi world class company, Anda harus juga
memberikan world class salary kepada anak buah Anda." Sang Menko Ekuin
keluar dari kabinet Abdurrahman Wahid. Setelah itu dia
kembali ke kabinet sebagai kepala Bappenas dan ex officio menjabat
anggota DKPP. Maka pikirannya masih dilekati visi jangka panjangnya
Pak Baihaki Hakim dan kebetulan direktur utama Pertamina ketika itu juga
masih Pak Baihaki Hakim. Tetapi, kedudukan kita berdua sudah sangat
lemah, karena dikreoyok para anggota DKPP dan anggota direksi lain yang
mental, moral, dan cara berpikirnya sudah kembali menjadi inlander.

Baihaki Hakim yang mempunyai visi, kemampuan, dan telah berpengalaman
13 tahun menjabat direktur utama Caltex Indonesia langsung dipecat
begitu Pertamina menjadi persero. Alasannya, kalau diibaratkan sopir,
dia adalah sopir yang baik untuk mobil Mercedes Benz. Sedangkan yang
diperlukan buat Pertamina adalah sopir yang cocok untuk truk yang
bobrok. Bayangkan, betapa inlander cara berpikirnya. Pertamina
diibaratkan truk bobrok. Caltex adalah Mercedez Benz. Memang sudah
edan semua.

Ada tekanan luar biasa besar dari pemerintah Amerika Serikat di
samping dari Exxon. Ceritanya begini. Dubes AS ketika itu, Ralph Boyce,
sudah membuat janji melakukan kunjungan kehormatan kepada kepala
Bappenas, karena protokolnya begitu. Tetapi, ketika sang Dubes tersebut
mendengarkan pidato sang kepala Bappenas di Pre-CGI meeting yang
sikap,isinya pidato, dan nadanya bukan seorang inlander, janjinya
dibatalkan.

Eh, mendadak dia minta bertemu kepala Bappenas. Dia membuka pembicaraan
dengan mengatakan akan berbicara tentang Exxon. Kepala Bappenas dalam
kapasitasnya selaku anggota DKPP mengatakan bahwa segala sesuatunya
telah dikemukakan kepada executive vice president-ya Exxon, dan
dipersilakan berbicara saja dengan beliau.

Sang Dubes mengatakan sudah mendengar semuanya, tetapi dia hanya
melakukan tugasnya. "I am just doing my job". Kepala Bappenas mengatakan
lagi, "Teruskan saja kepada pemerintah Anda di Washington semua argument
penolakan saya yang diukur dengan ukuran apa pun, termasuk semua akal
sehat orang-orang Amerika pasti dapat diterima."

Kepala Bappenas keluar lagi dari kabinet karena adanya pemerintahan
baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu, dan Exxon menang mutlak.
Ladang minyak di blok Cepu yang konon cadangannya bukan 600 juta barrel,
tetapi 2 miliar barrel, oleh para inlander diserahkan kepada Exxon
penggarapannya.

Saya terus berdoa kepada Bung Karno dan mengatakan, "Bung Karno yang
saya cintai dan sangat saya hormati. Janganlah gundah dan gelisah,
walaupun Bapak sangat gusar. Istirahatlah dengan tenang. Saya juga sudah
bermeditasi di salah satu vihara untuk menenangkan hati dan batin saya.
Satu hari nanti rakyat akan bangkit dan melakukan revolusi lagi seperti
yang pernah Bapak pimpin, kalau para cecunguk ini sudah dianggap
terlampau lama dan terlampau mengkhianati rakyatnya sendiri."

2

Engaged Buddhism / GLOBAL RECOVERY-A BUDDHIST PERSPECTIVE By Dr. A. T. Ariyaratne.

« on: 03 July 2010, 09:25:17 PM »

GLOBAL RECOVERY – A BUDDHIST PERSPECTIVE

 by Dr.A.T.Ariyaratne at The Keynote Speech by Dr.A.T.Ariyaratne at United Nations Day of Vesak Celebrations ( B.E.2553 ) 2010
Ayutthaya and Bangkok – Thailand – 22nd to 26th May

(Beberapa Artikel tentang Engaged Buddhism dapat diperoleh dari link berikut: http://www.icundv.com/vesak2010/node/1037)

 I wish to pay my deep respect to the Supreme Sangha Council of Thailand  and  my admiration to the Royal Thai Government for the blessings they have given to hold the 7th UN Day Vesak Celebrations in Thailand, as they have on five previous occasions. I also sincerely thank the organizers, namely, Mahachulalongkornrajavidyalaya University of Thailand and Inner Trip Reiyukai International of Japan for inviting me to give a keynote address at this auspicious event on the theme: Global Recovery – A  Buddhist Perspective.
 
We as Buddhists of the world, in my opinion, have a greater responsibility at this time towards the survival of life on this planet than followers of any other faith. In the Teachings of the Buddha, for example, as taught in the Kalama Sutta, we are not expected to accept anyone or anything as an authority. It is a fundamental practice in Buddhism to inquire into the working of our own mind through investigation and questioning, and resolving problems by appropriate actions in our world.  We ourselves are the ultimate authority when it comes to the acceptance or rejection of any thing. Therefore, as human beings we have first to find out what has gone wrong in the world before we can look for correctives which we ourselves can implement without beseeching an external authority to intervene. The responsibility of a global recovery is entirely in our hands.
 
The Buddha placed before us two conceptions of the world namely, “An external objective world” and “an internal personal world.” We have to understand the objective world in the context of the universe which is in a vast cosmic space. The Buddha discouraged cosmic speculations, as such speculations have no existential relevance for us. He emphasized the importance of our understanding the “inner personal world” which is created by us, ourselves. In Buddha’s words “I do proclaim that in this very fathom-long body, with its Perceptions and Consciousness, is the world, the arising of the world, the cessation of the world and the path leading to the cessation of the world”
 
As far as the external world is concerned the Buddha referred in some detail to the vastness of cosmic space and the innumerable number of worlds located therein. These galactic systems are continuously undergoing change both internally and externally. Several discourses (suttas) delivered by the Buddha, especially Agganna Sutta, vividly explained the processes of the origin, the dissolution and the reappearance of the world and life on this planet. He cautioned us not to attempt to go into too detailed  a study of these numerous world systems or galaxies as these are endless and cannot be comprehended by the worldly human mind.
 
However, a basic understanding of the external world is indispensable for our existential purposes as that influences the environment in which we live. We Buddhists believe in three factors that influence our personality as mentioned in the Maha Mangala Sutta. -“ Pathirupa Desa Vasoca – Pubbeta kaca Punnata, Atta Samma Panidica” -These are the Environment in which we live, our past Kammas and the degree to which we can bring our own minds under control. These are three among the thirty eight auspicious factors mentioned by the Buddha in this Sutta.   
 
Detailed studies of the external universe do not contribute to reduce our suffering in this cycle of births and deaths in which we are caught. Therefore, it is more important to understand and cross this sansaric ocean – the cycle of births and deaths. That is why rather than becoming  overly involved in the teaching of external sciences such as astronomy and astrophysics or biochemistry and such other physical sciences the Buddha concentrated on the subject of helping us to understand the internal science of our own mind. The Buddha discovered the  Four  Noble Truths and advocated us to follow the Noble Eightfold Path and related moral codes of discipline. However, Buddha’s teachings provide very worthy lessons of human conduct to maintain the health of our planet which is indispensable for our very existence.
 
Now the question before us is what has gone wrong in this ‘external world’ which make us suffer more than before and what are the factors that cause this continuous degeneration and finally what we can do in our ‘personal world’  to reverse this process. From a Buddhist perspective global recovery has to begin with oneself. Collectively speaking we have to begin with ourselves as families, groups, rural villages, urban communities, nations and as the world community or the human family.
 
When we look for the causal factors that led to the present degeneration in our world we have always to keep in mind that, in the same way we are all inter connected and interdependent from the human personality to the global human family, all these causal factors are also interconnected. This is what is taught by the Buddha in the Discourse on Dependent Origination or Paticcasamuppada Dhamma. Therefore when looking for corrective measures we have to pay attention not only to the individual factors but to the totality of the causal factors and devise ways and means to deal with them as a whole.
 
In daily Buddhist practice we cultivate the thought ‘May all sentient beings be well and happy’- in Pali language “Sabbe Satta Bhavantu Sukkhithaththa.” So looking at things, life and the world holisticaly -sabbe-is what we are used to as Buddhists.
 
Today the world is faced with numerous global problems. Poverty, Disease, Environmental Pollution, Climate Change, Violence and Crimes, Drug Addiction, Women and Child Abuse, Corruption, Wars and Terrorism and Powerlessness that comes out of Violation of Human Rights, are some of these. All of these and their causes are interrelated. All these problems can be traced to the lapses in human conduct.
 
Most people I talked to expressed the view that poverty is the number one problem that humanity is faced with. But very few recognized the relationship that poverty has to other factors like affluent life styles of a few in the world who grab for themselves an unfair quota of the world’s resources , powerlessness of the poor, economic exploitation and the resultant vicious circle consisting of ignorance, illiteracy, disease, divisiveness, violence, drug addiction and so on. So any portfolio for the eradication of poverty has to take into consideration all these factors
 
As Buddhists we cannot advocate or apply violent means for removing the causes that bring about poverty. So non-violent means have to be found and used to combat poverty and the other problems related to it. This implies that the spiritual life of the community has to be uplifted. In all countries there are spiritual traditions that can be regenerated to bring members of the community in a spirit of togetherness, to promote loving kindness and to develop self-reliance. Together they can first discuss and learn the causes that keep them in poverty and then formulate the kinds of actions they can undertake to bring about change. All this starts with the simple practice of Anapanasati  ( Mindful Breathing ) and  watching one’s own mind.
 
In Sri Lanka a highly successful integrated rural awakening movement, at the core of which is poverty eradication, has been going on for the past 52 years. The movement known as Sarvodaya – to Awaken All – has its presence in over   15,000 village communities in Sri Lanka belonging to all ethnic and religious communities in the country. The fact that Sarvodaya is based on the Buddhist principles of Non-violence has not adversely affected people from non-Buddhist communities such as Hindu, Muslim and Christian from joining. The essence of religion is its potential to awaken the spiritual energy in man. Once this energy is released man-made barriers melt away and transformation of community consciousness occurs.
 
The Buddhist values which are willingly accepted by non-Buddhists in this community organization strategy can be summarized as follows:
 
Metta (Loving Kindness), Karuna (Compassionate Actions), Mudhita (Dispassionate Joy), Upekkha ( Equanimity ), Dana ( Sharing ),  Priya Vacana ( Pleasant Language ), Arthacarya       (Constructive Actions )  and Samanathmatha  ( Equality).
 
The Community begins to accept poverty and its related causal factors as a challenge they can successfully face and surmount with self reliance, community participation and a scientific approach. This is how science can be utilized in influence the environment we live in – a practical way. They harness their traditional values, skills and technologies, natural and human resources to satisfy their Basic Human Needs such as water, food, clothing, shelter, health care, energy, education, communication, spiritual, cultural and environmental needs. Thus from grassroots up a people’s power constructively and non-violently transform the poor communities can be successfully developed globally in accordance with the Buddhist Way.
     
From a Buddhist perspective transformation of the consciousness should also take place in the affluent and powerful sector of the community.. The principles enunciated above are equally beneficial to them to awaken their human personalities and to bring security and joy of living to their families. If they too join the efforts of the community by sharing a  part  of  their  excess  land-holdings with  the landless, make material and monetary donations or professional services for their educational, health, housing and cultural programs and so on then the disparities that lead to jealousies, rivalries, class conflicts, violence, terrorism and thefts may be mitigated.
 
The rich and the privileged can also subscribe substantially to train young people for gainful employment in the community. Without having   maximization of profit as the sole objective they can start agricultural and small scale industrial enterprises at the community level to absorb youth to build new economic relationships. They can greatly assist to create a new generation of young entrepreneurs who respect nature, environment and humanity. When they are thus gainfully employed the village or urban community can never become a breeding ground for lawless elements, drug traffickers, drug addicts or alcoholics and later on as HIV/AIDS victims.
 
While charity is a good thing and we should promote charitable deeds, we must not forget the fact charity cannot be a substitute for justice. Furthermore indiscriminate charity breeds beggars. So people who possess immense wealth and control the global financial economies  must undergo a revolutionary change in their consciousness and give leadership for a sustainable global economic transformation which works for all. If they fail in their universal duty at this time, as well illustrated by the Buddha in his numerous teachings such as those contained in Chakkawatta Sihanada Sutta,  Agganna Sutta  and  Kutadantha Sutta, they will have to bear the major responsibility for multiplying terrorism, accelerating environmental hazards  and ecological imbalances  to uncontrollable global proportions.
 
It is a well known fact that national and multinational corporations wield great influence over governments.  Therefore these corporations have a great responsibility, some times greater than the governments, for the survival of our planet and all forms of life including humans on it. Some of the most educated and capable brains on this planet are employed by them. Only if there is a shift in the consciousness of the controllers of these multinational corporations and governments perhaps most of the global problems we referred to can be tackled successfully.  Is  there  a  way  that  Buddhism  can  influence  that process ?
 
Transforming the consciousness of those who control the economy may not be that difficult to be achieved if we in those Asian countries like Japan, Thailand, Burma, Cambodia, Vietnam and Sri Lanka, where majority of people are practicing Buddhists, make a singular effort to combat these problems at community level by transforming the rural and urban communities in an integrated way.  By simultaneous transformation of their consciousness, the economy and political power relationships communities can be made to bear the total responsibility for  maintaining law and order, peace, carrying out community development  programs  and for implementing a participatory form of self governance.  This will be an example to those that have a global influence such as the proprietors of multinational corporations and rich people within our societies. There is no need to confront them in violent ways, verbally or otherwise. After all every human being is subject to the Law of Suffering, as Buddha taught us. However much rich or powerful one may be, he or she cannot escape from physical, mental and emotional suffering. The way to over come suffering and achieve lasting happiness is to follow  the  spiritual  path shown to us by the Buddha. 
 
The Buddha advised the  seekers after lasting  Happiness (Nibbana)  or Supreme Enlightenment to diligently strive to understand the three cardinal laws Impermanence (Anicca),  Unsatisfactoriness  [Dukkha]  and  Egolessness  (Anatta)  to which we  all are subject to.  When in thousands of rural and urban communities, people learn this Dhamma and practice the three virtues of Sila (Morality) and  Samadhi ( Concentration )  and  develop Panna (Wisdom)  the influence it will have on society could be extraordinary. This will create an enormous spiritual energy that will transform many rich and powerful leaders to follow the path of the Dhamma – the  Noble Eight fold Path. 
 
The last but not the least important problem that concerns us is the increasing organized violence in the world.  When democratically elected governments and law abiding  citizens  are  threatened ,  tortured  and  killed  by terrorist groups  governments are also forced to allocate more of their resources to counteract them by greater violence. Occasionally   governments  can succeed in defeating terrorists  as in my country, Sri Lanka,  but at  great human cost. The roots of terrorism and war cannot be easily destroyed. As the Buddha says “Hatred does not cease by hatred. It is by non-hatred that it can be removed.”  It   is only by allocation of more and more resources to spiritual moral and cultural development of the people while improvements to social economic and political rights are also ensured that people can be led to the path of non-violence. Human rights violations especially to women and children must be totally stopped if we are to sustain a civilized level of human society.
 
In recent years human societies have experienced great loss of human lives and properties from Earthquakes, Tsunamies, Floods, Hurricanes, Tornados, Eruption of volcanoes and such other natural disasters. Similarly large scale human sufferings have been brought about by deadly diseases such as HIV/AIDS, cancer and heart diseases. In Buddhist societies there is a general belief that when rulers in a society are not righteous, they disobey or violate Niyama Dhammas ( Cosmic Laws ), namely, Laws of Nature such as those pertaining to Bija ( Genes ), Utu ( Seasons ), Kamma ( Cause and Effect ), Citta ( Mind ) and Dhamma ( Phenomena ), and when there is no good governance nature revolts and brings destruction to those societies. Aren’t there signs that this revolt on the part of Nature is taking global proportions and therefore shouldn’t the whole of  humanity  rally round to save our planet, our nature, our human society and values ? The Buddha showed us the way 2600 years ago.
 
 
Dr.A.T.Ariyaratne is the Founder and President of the Sarvodaya Shramadana Movement of
 Sri Lanka. The Movement which started 52 years ago is now actively engaged in Community Self Development programs in 15,000 village communities in Sri Lanka. This Movement has inspired many development thinkers both in the East and the West. Most scholars describe this
Movement as Buddhist philosophy translated into Welfare, Development and Peace action.   
 
SEMOGA BERMANFAAT.
 

3

Diskusi Umum / KEHIDUPAN AGAMA BUDDHA PADA ERA SEKITAR TAHUN 1965 (G 30 S/PKI)

« on: 05 May 2010, 01:43:05 PM »

KEHIDUPAN AGAMA BUDDHA PADA ERA SEKITAR TAHUN 1965 (G 30 S/PKI)

Tentunya istilah Gerakan 30 September atau sering disingkat Gestapu atau  G 30 S dan ditambahi dengan kata PKI dibelakangnya tidak asing lagi bagi kita semua. Hal ini telah mengundang banyak perhatian dari pemerhati sejarah bangsa Indonesia. Sekarang ini ada banyak argumen yang berkembang dalam mengomentari tentang apa sebenarnya G 30 S atau G 30 S/PKI itu.


Ada yang setuju bahwa gerakan itu dinamai G 30 S/PKI, namun ada yang tidak. Kelompok yang setuju mengatakan bahwa PKI adalah pemberontak dan membahayakan ideologi bangsa. Alasan yang mengatakan tidak adalah karena gerakan ini justru merupakan gerakan pergulingan kekuasaan oleh kelompok Suharto yang dibentengi oleh kekuatan USA untuk menghilangkan kekuasaan komunis di Indonesia.



Pada sekitar tahun 1965 itu, ditiupkan issue bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang berpaham Atheis, sehingga hal ini bertentangan dengan dasar negara UUD 1945 dan ideologi negara yaitu Pancasila. Dengan demikian PKI sebagai partai Atheist harus dihapuskan dari muka bumi Indonesia.


Agama Buddha bukan agama Atheist, namun agama Non-Theist. Tentu pandangannya tentang Tuhan berbeda dengan kelompok mayoritas. Agama Buddha sebagai agama Non-theist yang telah ada di Indonesia pada waktu, apa merasa khawatir dengan kebencinan yang meluap-luap oleh sebagian masyarakat Indonesia terhadap Atheist? Apa yang umat Budha lakukan?



Terima kasih
Salam
Wong Cilik
 

4

Sekolah Buddhis dan Sekolah Minggu / SEKOLAH MINGGU BUDDHIS: HOUSE OF MORAL AND INTELECTUAL

« on: 02 May 2010, 10:57:14 AM »

SEKOLAH MINGGU BUDDHIS: HOUSE OF MORAL AND INTELECTUAL

Saya sudah berangan-angan sejak lama akan adanya suatu KURIKULUM sekolah minggu di Vihara saya yang mencakup pembangunan moral anak-anak Buddhis dan juga kemampuan intelektual . Sehingga Sekolah Buddhis tidak membosankan, tidak ketinggalan zaman NAMUN juga tetap mampu menjadi TEMPAT PEMBENTUKAN MORAL yang handal.

KURIKULUM tersebut mencakup beberapa nilai. Saya baru ketemu satu nih,
a. Menyeimbangkan nilai Buddhis dengan nilai intelektual yang ada.

Contohnya: saat belajar ilmu ekonomi kan diajari bahwa KITA HARUS MENDAPAT UNTUNG SEBANYAK-BANYAKNYA DENGAN MODAL YANG SEDIKIT-DIKITNYA". Lalu, di Sekolah Minggu, hal-hal seperti ini coba diberikan pengarahan dari sisi Buddhis. Misalnya konsep ini harus diimbangi dengan konsep tidak serakah, tidak menggunakan segala cara yang merugikan orang banyak dan merusak alam untuk mendapat keuntungan tersebut. Mungkin dengan hal-hal ini tidak akan lahir para pengusaha abru pelestari kapitalisme yang demi misi memperluas ekpansi usaha dan meningkatkan laba mau mengorbankan lingkungan alam.

Dan Banyak nilai lain yang tentunya bisa dimasukkan. Ada ide tentang nilai yang lain tersebut???

Saya Tunggu ya...............

5

Theravada / Bhuta (terlahir) dan sambhavesi (belum lahir)

« on: 30 April 2010, 09:03:56 PM »

SAMBHAVESI

Pada saat membaca Metta Sutta dari Suttanipāta, kita akan mendapati suatu kalimat bahwa "kita juga seharusnya memancarkan cinta kasih pada makhluk yang sudah lahir (Bhūtā) dan kepada makhluk yang belum lahir (sambhavesi) "Bhūtā va sambhavesiva sabbe sattā bhavantu sukhitattā"

Ada yang mengartikan sambhavesi sebagai makhluk yang belum lahir atau sedang mencari kelahirannya yang sesuai.

Apa sih maksud yang sebenarnya dari sambhavesi?


Padahal, dulu guru agama Buddha saya di SMA menjelaskan bahwa setelah kita mati atau mengalami cuti citta, kita langsung akan mempunyai patisandhi citta (kesadaran tumimbal lahir). Lalau bagaimana dengan eksistensi sambhavesi kalau begitu? Apakah pada saat kita mempunyai patisandhi citta berarti kita disebut sambhavesi? lalu seberapa lama? Sampai ketemu kondisi kelahiran kembali yang cocok? ga pasti dong kalau begitu? Atau bagaimana ya yang sebenernya. Jadi bingung dech............

Mohon penjelasannya.............

6

Diskusi Umum / Agama Buddha setelah Mataram Hindu/Buddha

« on: 29 April 2010, 01:07:26 PM »

Agama Buddha di Indonesia telah berkembang di bumi nusantara sejak sekitar tahun 423 M. Lalu, bermunculanlah kerajaan-kerajaan besar bercorak Buddha di Sumatera dan Jawa  sebagai tanda perkembangannya. Kerajaan Mataram Hindu/Buddha adalah kerajaan bercorak  Hindu/Buddha terakhir sebelum ini berubah menjadi kerajaan Mataram Islam.

Lalu, sejak berdirinya kerajaan Mataram Islam perkembangan agama Buddha di nusantara pastilah mengalami kemunduran atau ada yang mengatakan kesirnaan. Saya tidak tahu apakah setelah ini agama Buddha lenyap sama sekali atau tidak. Nah, point ini yang akan saya tanyakan.

Bagaimana kelangsungan agama Buddha  di Indonesia  setelah runtuhnya kerajaan Mataram Hindu/Buddha?

Bagaimana agama Buddha di zaman penjajahan Belanda?
Jika memang telah sirna, lalu  bagaimana dengan munculnya perkumpulan Teosofi yang mempelajari ajaran Buddha, Khong hucu dan ajaran Lao tse yang bernama Sam Kauw Hwee.


Demikian dulu pertanyaan saya.  Saya masih punya pertanyaan selanjutnya yaitu cerita kelangsungan agama Buddha dari setelah Kemerdekaan hingga diakui menjadi salah satu dari agama-agama yang diakui pemerintah RI.

Terima kasih. Mohon penjelasannya...........