Gerakan Islam Bersatu Tanjungbalai Tuntut Penurunan Rupang

[Juice_alpukat]

moga umat buddha kita dpt mgatasinya brsama...

[dhammadinna]

Selain penurunan rupang, apa lagi yang dituntut? hanya penurunan rupang aja kan? sepertinya gak serius-serius amat kok

[No Pain No Gain]

sejauh yg aku tau..pejabat2 gitu punya no hp beberapa, satunya..klo sudah kek gini..hpnya dia biarin nyala...tp ga di gubris isisnya (di cuekin), mereka pake hp laen no laen...

Kalau gitu, biarin saja. Sebenarnya yang terpenting korban harus ikut bersuara. Sayangnya orang Tionghoa di T. Balai, setahu saya, selalu takut terjadi kerusuhan. Hal demikian yang menghambat mereka untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri.

Korban sendiri, dalam hal ini adalah pengurus vihara dan umat Buddha di T. Balai, juga yang harus datang ke Komnas HAM, KontraS, dll untuk melapor.

kenapa gak bro sobat gak kirim ke detik.com atau kompas aja sekaligus ke forum kaskus?

di sana justru tulisan bro bisa mendapat perhatian lbh byk org...ga tertutup kemungkinan byk org penting yang membaca..kalo di sini mah sepertinya ga bakal ada perkembangan..hehehe

[The Ronald]

kek nya ini yg jadi pegangan mereka...

MONDAY, 31 MAY 2010 19:16
FPI protes pembangunan patung Dewi Kwan Im
Warta
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sekitar seribu massa Front Pembela Islam (FPI) Kota Tanjung Balai berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Balai, tadi sore memprotes pembangunan patung Dewi Kwan Im di Pantai Amor yang berada di daerah itu.

Muhammad Effendi, warga kota Tanjung Balai, malam ini mengatakan, FPI dan masyarakat Tanjung Balai melakukan protes terhadap pembangunan patung itu karena menyalahi aturan dan dibangun di lokasi milik pemerintah.

Ia menjelaskan, lokasi wisata Pantai Amor itu dibangun atas kesepakatan Pemko Tanjung Balai dengan pengusaha di daerah itu dengan cara mereklamasi pantai yang berada di kelurahan Indra Sakti, kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Setelah lokasi wisata itu dioperasionalkan, beberapa tokoh Tionghoa mendirikan Klenteng Tri Ratna di pinggiran pantai yang dimaksudkan sebagai balai pengobatan.

Karena bertujuan untuk kepentingan sosial, masyarakat Tanjung Balai tidak mempermasalahkan keberadaan klenteng itu, termasuk ketika diresmikan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe.

Namun tanpa diketahui masyarakat, pengelola klenteng itu mendirikan patung Dewi Kwan Im berukuran besar dan menjadikan bangunan tersebut sebagai rumah ibadah.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga telah turun tangan dan menanyakan izin pembangunan patung dan pengalihan balai pengobatan itu menjadi tempat ibadah.

Namun berbagai elemen masyarakat di Tanjung Balai itu tidak mendapatkan penjelasan resmi mengenai pembangunan patung dan pengalihan balai pengobatan tersebut. "Karena itulah, masyarakat dan FPI Tanjung Balai berunjuk rasa," katanya.

Ketua FPI Kota Tanjung Balai Surya Abdi Lubis yang dihubungi mengatakan, pihaknya berunjuk rasa di gedung DPRD untuk mempertanyakan izin pembuatan patung itu dan pemanfaatan tanah negara tersebut.

Selain itu, pihaknya juga ingin mempertanyakan izin berbagai bangunan yang berdiri lokasi wisata yang merupakan aset Pemko Tanjung Balai tersebut. "Katanya hanya mendirikan bangunan penunjang pariwista dan toko saja, tapi nyatanya yang didirikan perumahan," katanya.

Namun seribu massa FPI itu tidak berhasil bertemu dengan walikota Tanjung Balai Sutrisno Hadi dan ketua DPRD ,Eka Hadi Sucipto.

Awalnya, massa FPI itu bermaksud untuk melanjutkan aksi tapi mencurigai adanya kelompok tertentu yang ingin menggembosi unjuk rasa tersebut. "Kamis (3/6) depan, kami akan datang lagi menjumpai walikota," kata dia.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/ann)

[sobat-dharma]

kenapa gak bro sobat gak kirim ke detik.com atau kompas aja sekaligus ke forum kaskus?

di sana justru tulisan bro bisa mendapat perhatian lbh byk org...ga tertutup kemungkinan byk org penting yang membaca..kalo di sini mah sepertinya ga bakal ada perkembangan..hehehe

Tentu yang di forum2 gede demikian sudah ada yang melakukannya. Aku bawa ke forum ini agar umat Buddha mau bergerak membantu

[Jerry]

Ada duit mending dipake buat pembangunan dan pemberdayaan umat buddhis di Indonesia. Tiap kali ada duit sikit malah dipake buat bangun vihara n bangun patung. Berdayakan dulu manusianya, bangunan kemudian.

[wiithink]

kalo vihara nya gede kan bisa skalian jadi pariwisata..

ffuuhh... mereka ribut minta turunin patungnya, ok.. turunkan dulu semua speker diatas mesjid mesjid

[sobat-dharma]

Kelanjutan kisah penurunan Buddha rupang di Tg. Balai:

Spoiler: ShowHide

http://metrosiantar.com/TANJUNG_BALAI/Bahas_Penurunan_Patung_Budha_Utusan_Vihara_Menangis_

Spoiler: ShowHide

http://www.buddhistzone.com/story/liputan/02-12-2010/masalah-patung-buddha-di-tanjung-balai-belum-selesai?quicktabs_1=0

[dipasena]

mungkin lebih cucok "Gerakan orang bodoh bersatu tanjung balai"

kasihan klo pake embel2 kata "islam" yg ga ikut2 malah di sangkut pautkan oleh sekelompok orang bodoh bersatu di tanjung balai...

salam
dhanuttono

[sobat-dharma]

Kelnajutan informasi tentang hal ini, baca di:

http://www.thejakartaglobe.com/home/sumatra-buddha-statue-must-go-ministry/433018

[sobat-dharma]

> Rekan-Rekan Pegiat Pluralisme,
>
> Berikut kami sampaikan perkembangan advokasi rencana Penurunan Patung Budha Kota Tanjung Balai.
>
> Seperti informasi yang kami sampaikan pada email-email sebelumnya bahwa surat PEMKO Tanjung Balai perihal penurunan Patung Budha belum di cabut hingga hari ini walau Walikotanya telah berganti. Sementara proses advokasi yang dilakukan di Tingkat Kotamadya dan Provinsi Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang significant.
>
> Sehubungan dengan hal tersebut, Aliansi Sumut Bersatu atas nama Forum Pembela Budhis mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan DPR RI perihal permohonan Hearing (Dengar Pendapat) pada tanggal 11 Maret 2011 yang lalu. Tetapi hingga waktu yang kami tawarkan untuk melakukan Hearing 28 Maret - 1 April 2011, tidak memperoleh konfirmasi dari lembaga-lembaga tersebut.
>
> Kemudian pada Hari Kamis, 31 Maret 2011, kami dari Aliansi Sumut Bersatu khusus datang dari Medan mendatangi lembaga - lembaga tersebut untuk melakukan lobby dan menyampaikan surat permohonan Hearing (reschedule). Di Kementerian Agama kami berhasil melakukan Audiensi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha dengan Bapak Drs. Budi Setiawan, MSc NIP: 194907092006071001. Dalam Audiensi tersebut kami menjelaskan maksud kedatangan kami dan meminta kesediaan mereka untuk berkenan menerima kami dalam Hearing yang kami tawarkan diantara tanggal 11 - 14 April 2011.
>
> Ironisnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha menyatakan bahwa mereka sudah menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Tanjung Balai. Pada prinsipnya Dirjen Bimas Budha atas nama Menteri Agama setuju untuk memindahkan patung budha tersebut sesuai permintaan MUI Tanjung Balai.
>
> Penjelasan Direktorat Jenderal Bimas Budha kami bantah dengan menjelaskan bahwa jika Kementerian Agama memiliki sikap seperti itu maka Pemerintah Kotamadya Tanjung Balai akan tetap dengan keputusan awal untuk menurunkan Patung Budha. Dan MUI sebagai organisasi masyarakat tidak mempunyai kewenangan apapun untuk membuat keputusan di negara ini, dan tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 29.
>
> Kami kembali menegaskan pertanyaan kami perihal sikap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha  Pertanyaan dalam menanggapi persoalan ini.
> Direktoran Jenderal Bimmas Budha Drs. Budi Setiawan Msc, tetap dengan pendaptnya dengan menyatakan bahwa"Itu merupakan keputusan final dan tidak ada tawaran lain untuk jadwal hearing dengan Dirjen Bimas Budha".
>
> Di akhir audiensi tersebut kami sampaikan bahwa upaya advokasi akan  terus kami lanjutkan hingga dan pemerintah harus menghormati Konstitusi, dan kami akan menyampaikan bahwa kami akan ke DPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut.
>
> Dirjen Bimas Budha menyatakan silahkan meminta bantuan ke DPR RI dan kami akan siap memenuhi panggilan mereka jika itu dibutuhkan.
>
>
>
> Kami menolak, mengecam dan menyesalkan sikap Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Seharusnya keberadaan institusi tersebut adalah untuk mengayomi masyarakat khususnya Umat Budha,tidak justru melegetimasi tindakan-tindakan Ormas yang selalu memaksakan kehendaknya dan jelas melanggar hukum.
>
> Sehubungan dengan hal tersebut kami akan melakukan Lobby kepada DPR RI untuk memanggil dan mempertanyakan sikap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha atas persoalan tersebut.
>
> Kepada Rekan-Rekan Pegiat Pluralisme kami harap dapat memberikan tekanan kepada Menteri Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Tekanan ini akan sangat berguna agar rencana Penurunan Patung Budha di Tanjung Balai dapat dibatalkan. Tekanan dapat ditujukan kepada:
>
> KEMENTERIAN AGAMA RI
> DIREKTORAT JENDERAL
> BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
> Jln: M.H. Thamrin No.06 Lt.15 - 16 P.O.BOX 3702 JKT
> Telp:             (021) 3810671      , 3810701, 3920580
> Fax: (021) 3521325 Jakarta Pusat 10340
>
> Demikian catatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
>
> Salam,
>
> Veryanto Sitohang
> Direktur Eksekutif Aliansi Sumut Bersatu.
> HP : 08126593680
>
>
> Note: untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas kejadian tersebut, berikut kami sampaikan kronologis rencana penurunan Patung Budha di Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai:
>
> KRONOLOGIS
>
> Rencana Penurunan Patung Budha Amitabha
>
>  Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai
>
> Sumatera Utara
>
> 
>
> Vihara Tri Ratna terletak di tengah kota Tanjung Balai persisnya di Jln. Asahan Tanjung Balai. Didirikan sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1432 m persegi yang terdiri dari 4 lantai. Vihara tersebut dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4 Vihara tersebut didirkan Patung Budha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009. Patung Budha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna. Saat ini Vihara Tri Ratna merupakan satu-satunya Vihara di Kota Tanjung Balai yang melayani sekitar 2.000 orang Umat Budha. Selain Vihara, di Kota Tanjung Balai juga terdapat 3 klenteng sebagai tempat sembahyang Umat Budha.
>
> Semenjak diresmikan, Vihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat Budha dengan nyaman, hingga kenyamanan tersebut mulai terusik ketika pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 beberapa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai mendesak pemerintah menurunkan Patung Budha dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan islami di Kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.
>
> Aksi tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak sehingga mendorong pemerintah dan organisasi keagamaan melakukan berbagai langkah yang ditandai dengan adanya berbag

[hendrako]

Wew... belum rampung juga toh....??
Ngotot juga .......
Apa gak kepikir kalo gara2 batu berbentuk orang yang belum tentu mirip sama yang diilustrasikan juga, malah bikin masalah?
Saya hanya berharap semoga tidak terjadi hal yang buruk apabila tetap keras ngotot.
Jujur, saya lebih berharap umat Buddhalah yang lebih melunakkan hati dan lebih berempati dengan umat lain.

Contoh yang luar biasa adalah di daerah Kotabaru di kalimantan selatan. Di sebuah desa kecil yang penduduknya mayoritas Buddhis, tepat di seberang Vihara, didirikan sebuah gereja kecil (aliran kharismatik) lengkap dengan tempat tinggal pendeta. Ruang ibadahnya lengkap dengan kursi2 panjang, sedikitnya mampu menampung 100 orang, padahal umatnya di desa tersebut hanya 1 keluarga. Pada saat saya berada di desa tersebut di pagi hari saya mendengar lagu rohani (yang saya cukup familiar... ) dengan suara yang cukup keras, saya langsung geli tertawa... ntah saya merasa lucu pada saat itu, saya mencoba singgah tapi tidak terlihat ada orang di dalam gereja, mungkin pendetanya ada di ruangan lain. Pada saat saya menanyakan kenapa gereja dibiarkan didirikan di seberang vihara, Bhikku pembina hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak jadi masalah bagi penduduk desa, Karena penasaran saya bertanya dengan beberapa penduduk yang saya temui apakah mereka pernah diajak untuk menjadi umat di gereja. Iya katanya, Si om (sebutan untuk pendeta oleh penduduk) kadang ngajak ke sana. Mereka menjawab tanpa menjelek2an si pendeta dan merasa tidak ada masalah. Mereka tetap Buddhis dan justru karena itulah toleransinya sungguh luar biasa, hasilnya ..........damai. Akhirnya saya berhenti bertanya lebih lanjut, karena yang merasa hal ini adalah masalah dan tidak damai adalah saya, bukan penduduk desa mayoritas Buddhis tersebut.

Kita tentunya ingin umat lain dapat memiliki toleransi yang sama, tapi apabila tidak bisa... jangan dipaksa....hanya menambah dukkha.

[Mas Tidar]

ohh...klo stupa mungkin malah aman ya..., krn mirip kubahnya masjid... 

ntar klo sdh kekurangan object frotes bisa jadi tuh .. . .
stupanya minta diturun'in diganti dengan kubah  . . .

[marcedes]

cckckkck mau ngotot juga percuma, UUD itu cuma tampilan , kenyataan nya diskriminasi , agama minor dan mayor itu terlihat jelas di kehidupan sehari hari....
ngomong nya aja hak sama, dan sebagai nya.....indonesia gitu loh...

[sobat-dharma]

 [at] hendrako:
Dalam hal ini kita bukan memaksa umat lain untuk toleran terhadap Umat Buddha, namun jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dan batu ujian untuk bangsa ini: sejauh manakah mereka bisa menghargai keberadaan minoritas? Bukan saja umat Buddha, tapi juga untuk umat agama minoritas lainya yang selama ini menjadi korban. Ini terkait dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

 [at] Mercedes: Hak itu harus diperjuangkan untuk pemenuhannya, bukan datang dengan sendirinya. Kita tidak bisa hanya "mengemis" agar orang lain menghargai hak kita, melainkan kita sendiri yang harus merebut hak kita. Jika hak asasi itu tidak diperjuangkan maka kita hanya mengimpikan.