Menkeu: Sunset Policy Diperpanjang Hingga Februari 2009

[F.T]

JAKARTA, SELASA - Mengingat banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan hingga 31 Desember 2008, pemerintah memperpanjang sunset policy hingga Februari 2009. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam temu wicara dengan pelaku usaha seusai penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (30/12).

“Banyak wajib pajak yang register menjelang tutup tahun, formulir menumpuk, semua kalangan perbankan komplain karena kewalahan deadline besok pagi. Maka pemerintah memperpanjang sunset policy hingga Februari 2009,” ujar Menkeu.

Program sunset policy ini diperpanjang karena banyaknya permintaan menjelang akhir penutupan sunset policy pada 31 Desember ini.

“Tapi kalau tahu diperpanjang hingga Februari 2009, lalu harus tunggu sampai 28 Februari nanti lagi. Ini perpanjangan terakhir,” kata Sri Mulyani.

Tetapi di balik banyaknya permintaan wajib pajak ini, Sri Mulyani mengaku gembira karena telah muncul kesadaran menjadi wajib pajak hampir di semua kalangan masyarakat.

"Sampai ada yang bilang, saya mau kasih uang ke negara saja kok susah. Padahal tadinya kita yang kejar-kejar untuk bayar," kata Sri Mulyani.

Perpanjangan ini, menurut Menkeu, memerlukan landasan hukum yang kuat. "Kita cari landasan hukum yang paling kuat supaya masyarakat kita sebagai pelaksana bisa jalan," ujarnya.

Landasan hukum yang dimaksud, tambah Sri Mulyani, bisa dikeluarkan dalam bentuk Perpu.

Kompas

[dilbert]

[at] umat buddhis tulen...

UMAT BUDDHIS TAAT PAJAK...

[kiman]

[at] umat buddhis tulen...

UMAT BUDDHIS TAAT PAJAK...

KOMPOR MODE ON
ngga deh, untung wa bukan budhis tulen hhehee
KOMPOR MODE OFF

[kiman]

oya ketika wa baca2 di kask*s, ada cerita ttg sunset policy. koq kena fiskal y? kan 2010 fiskal akan dihapus sesuai dengan AFTA ttg perdagangan bebas (kurang lebih kek gini n msh bnyk lg). ada yg bisa jelasin???

[williamhalim]

“Banyak wajib pajak yang register menjelang tutup tahun, formulir menumpuk, semua kalangan perbankan komplain karena kewalahan deadline besok pagi. Maka pemerintah memperpanjang sunset policy hingga Februari 2009,” ujar Menkeu.

Temanku ke KPP (kantor pajak) tadi pagi untuk daftarin sebagian staff yg masih blom punya NPWP.
Datang Jam 8 pagi, dapat nomor antrian berapa hayo? Nomor 421 cing......!
Gileee Jam 8 pagi udah 421 orang di Kantor Pajak. Busyet dah!

::

[williamhalim]

oya ketika wa baca2 di kask*s, ada cerita ttg sunset policy. koq kena fiskal y? kan 2010 fiskal akan dihapus sesuai dengan AFTA ttg perdagangan bebas (kurang lebih kek gini n msh bnyk lg). ada yg bisa jelasin???

Nggak tau juga Fiskal mo diahpus apa nggak di 2010.

Tapi yg pasti, masih ada 1 tahun (2009) buat ngumpulin fiskal 2.5 juta dari yg gak punya NPWP dan ternyata cara pemerintah ini cukup ampuh 'menyadarkan' para WP. Banyak loh, yg mendaptar NPWP gara2 soal fiskal ini.

::

[kiman]

fiskal wat paan sih? mang penting y? ko, bs jelasin ga perhitungan angka2nya + tata cara pendaftarannya? bawanya apa aja? soalnya dulu keluarga pernah kena tipu ama org2 yg ga bertanggung jawab. jadi uda trauma ama PAJAK...

[dilbert]

oya ketika wa baca2 di kask*s, ada cerita ttg sunset policy. koq kena fiskal y? kan 2010 fiskal akan dihapus sesuai dengan AFTA ttg perdagangan bebas (kurang lebih kek gini n msh bnyk lg). ada yg bisa jelasin???

Mengingat kondisi ekonomi GLOBAL sekarang yang lagi NGOS NGOS-an dimana semua negara saling proteksi, kemungkinan AFTA (Asean Free Trade Area) akan susah diterapkan. Apalagi kebijakan Fiskal adalah berkaitan dengan kebijaksanaan perpajakan dalam negeri suatu negara. Yang biasanya sering dilakukan pertukaran pembebasan fasilitas adalah berkaitan dengan pemberian VISA dimana berlaku konsep TIMBAL BALIK, dimana negara yang memberikan BEBAS VISA ke NEGARANYA, maka Indonesia juga memberikan BEBAS VISA buat warga negara tersebut bila berkunjung ke INDONESIA.

[kiman]

tujuan sunset policy itu apa y?
kalo sy kerja, kan uda dipotong lgsg dari kantor. trus NPWP ini sndr maksudnya apa y?

[Lex Chan]

kalo yang di luar negeri, cemana?

[dilbert]

tujuan sunset policy itu apa y?
kalo sy kerja, kan uda dipotong lgsg dari kantor. trus NPWP ini sndr maksudnya apa y?

Nah, kalau "KATA" kantor-nya udah dipotong langsung, minta bukti pemotongan pph pasal 29 (pph perseorangan), nanti bukti pemotongan tersebut bisa dilaporkan sebagai salah satu bukti telah membayar pajak pada SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN... Jika ternyata tidak ada penghasilan lain-lain, maka nanti Pph terhutang menjadi NIHIL (TIDAK ADA) karena sudah dibayarkan lewat kantor.

Tetapi jika ada penghasilan lain-lain, maka itu kemudian diperhitungkan lagi...

itu gunanya perlu NPWP dan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT)...

[williamhalim]

oya ketika wa baca2 di kask*s, ada cerita ttg sunset policy. koq kena fiskal y? kan 2010 fiskal akan dihapus sesuai dengan AFTA ttg perdagangan bebas (kurang lebih kek gini n msh bnyk lg). ada yg bisa jelasin???

Mengingat kondisi ekonomi GLOBAL sekarang yang lagi NGOS NGOS-an dimana semua negara saling proteksi, kemungkinan AFTA (Asean Free Trade Area) akan susah diterapkan. Apalagi kebijakan Fiskal adalah berkaitan dengan kebijaksanaan perpajakan dalam negeri suatu negara. Yang biasanya sering dilakukan pertukaran pembebasan fasilitas adalah berkaitan dengan pemberian VISA dimana berlaku konsep TIMBAL BALIK, dimana negara yang memberikan BEBAS VISA ke NEGARANYA, maka Indonesia juga memberikan BEBAS VISA buat warga negara tersebut bila berkunjung ke INDONESIA.

Sekalian menjawab pertanyaan Bro Kiman.
FISKAL yg kita bahas disini adalah pajak yg mesti kita bayar jika ingin berangkat ke luar negeri.
Selama ini taripnya kurang lebih 1 juta per orang.

Nah, yg telah dijelaskan Bro Dilbert, bahwa ada perjanjian timbal balik antar daerah, memang telah berjalan. Selama ini penduduk yg ber-KTP Padang, Pekanbaru, Medan (yg sy tahu hanya tiga daerah ini) jika berangkat dari airport masing2 ke negara2 ASEAN maka tidak akan dipungut Fiskal yg 1 juta itu.

Saya tidak tau, di tahun 2009, apakah kebijakan bersama ini masih akan berlaku atau tidak. Karena tidak gampang juga bagi pemerintah menghapus perjanjian ini dengan negara ASEAN lainnya karena perjanjiannya kan sudah ditandatangani. Tujuan perjanjian bebas fiskal antar daerah ASEAN ini demi mendongkrak arus wisatawan antar daerah masing2 <--- CMIIW

::
 

[dilbert]

kalo yang di luar negeri, cemana?

Selama menjadi WNI sebenarnya diharuskan memiliki NPWP sebagai dasar untuk pelaporan pajak penghasilan. Jika ternyata berada di luar negeri dan mendapat penghasilan di luar negeri, maka dalam pelaporan pajak-nya itu mutlak tetap harus dilaporkan tetapi tidak ada pajak disetorkan karena objek pajak diluar negeri telah dipungut diluar negeri (oleh negara bersangkutan) dan tidak menjadi hak INDONESIA, tetapi informasi berapa banyak WNI yang berpenghasilan di luar negeri tentunya bisa menjadi data dan informasi yang berguna terutama menyangkut kepada kebijaksanaan devisa.

Demikian juga dengan WN Asing yang berpenghasilan di Indonesia (Ekspartiat), maka pembayaran pajak akan dipungut oleh Negara Indonesia, karena mendapatkan penghasilan di Indonesia, jadi konsep perpajakan itu sebenarnya sangat adil. WNI yang berpenghasilan di luar negeri akan dipotong pajak oleh negara tempat penghasilan itu didapatkan.

[williamhalim]

tujuan sunset policy itu apa y?
kalo sy kerja, kan uda dipotong lgsg dari kantor. trus NPWP ini sndr maksudnya apa y?

kalo yang di luar negeri, cemana?

Tujuan SUNSET POLICY adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Dengan SUNSET POLICY, maka dosa2 kita selama ini (tidak membayar pajak, membayar pajak tapi sedikit, mempunyai penghasilan tapi tidak pernah lapor, dll) akan di MAAF kan. Pemerintah berkomitmen tidak akan memeriksa harta kekayaan kita yg telah kita bo'ong2 tsb jika kita laporkan sekarang, ASALKAN ke depannya kita mulai membayar pajak dengan WAJAR.

Itu inti SUNSET POLICY ini.

Karena sasaran pemerintah adalah PENERIMAAN PAJAK DARI PENGHASILAN, maka bagi kita2 yg berdomisili di luar negri dapat mempertimbangkan sendiri perlu tidak nya lapor NPWP. Jika kita2 yg tinggal di luar negeri telah mempunyai aset di Indonesia (tanah, rumah) yg blom di laporkan, maka ada baiknya memanfaatkan program SUNSET ini. Karena, jika diusut nanti, ternyata ada harta (tanah, rumah, saham, mobil, dll) atas nama kita yg blom dilaporkan, maka pemerintah akan menganggap harta2 tsb diperoleh dengan penghasilan yg blom dilaporkan, akibatnya berpotensi dikenakan pajak (sekitar 20-25%) dari nilai harta tsb loh.

Bayangkan jika ada rumah atas nama kita, anggaplah nilainya 500jt, maka akan dianggap kita mempunyai penghasilan 500jt (bisa beli rumah senilai segitu kan?) yg blom dilaporkan dan kita akan dipaksa bayar pajak sekitar 100 jutaan. Kalo dilaporkan sekarang bahwa rumah kita telah ada karna diwariskan ortu, maka kita akan terbebas, aman.

::

[dilbert]

oya ketika wa baca2 di kask*s, ada cerita ttg sunset policy. koq kena fiskal y? kan 2010 fiskal akan dihapus sesuai dengan AFTA ttg perdagangan bebas (kurang lebih kek gini n msh bnyk lg). ada yg bisa jelasin???

Mengingat kondisi ekonomi GLOBAL sekarang yang lagi NGOS NGOS-an dimana semua negara saling proteksi, kemungkinan AFTA (Asean Free Trade Area) akan susah diterapkan. Apalagi kebijakan Fiskal adalah berkaitan dengan kebijaksanaan perpajakan dalam negeri suatu negara. Yang biasanya sering dilakukan pertukaran pembebasan fasilitas adalah berkaitan dengan pemberian VISA dimana berlaku konsep TIMBAL BALIK, dimana negara yang memberikan BEBAS VISA ke NEGARANYA, maka Indonesia juga memberikan BEBAS VISA buat warga negara tersebut bila berkunjung ke INDONESIA.

Sekalian menjawab pertanyaan Bro Kiman.
FISKAL yg kita bahas disini adalah pajak yg mesti kita bayar jika ingin berangkat ke luar negeri.
Selama ini taripnya kurang lebih 1 juta per orang.

Nah, yg telah dijelaskan Bro Dilbert, bahwa ada perjanjian timbal balik antar daerah, memang telah berjalan. Selama ini penduduk yg ber-KTP Padang, Pekanbaru, Medan (yg sy tahu hanya tiga daerah ini) jika berangkat dari airport masing2 ke negara2 ASEAN maka tidak akan dipungut Fiskal yg 1 juta itu.

Saya tidak tau, di tahun 2009, apakah kebijakan bersama ini masih akan berlaku atau tidak. Karena tidak gampang juga bagi pemerintah menghapus perjanjian ini dengan negara ASEAN lainnya karena perjanjiannya kan sudah ditandatangani. Tujuan perjanjian bebas fiskal antar daerah ASEAN ini demi mendongkrak arus wisatawan antar daerah masing2 <--- CMIIW

::
 

Tiga daerah yang disebut sebut sebagai bebas fiskal itu terkait dengan perjanjian IMT (Indonesia Malaysia Triangle) Growth, khususnya penerbangan langsung dari Indonesia ke Malaysia... Bebas fiskal dari Medan adalah tujuan Penang dan Kuala Lumpur Malaysia, Padang bebas fiskal dengan Malaka dan Johorbahru, Pekanbaru, Bangka Belitung dan Batam bebas fiskal dengan Singapura dan Malaka.

Sedangkan dari surat keputusan pembebasan fiskal, tidak disebutkan secara rinci mengenai bebas fiskal regional (Medan, Padang dan Pekanbaru dstnya) itu, demikian juga dengan misalnya para PERMANENT RESIDENT (WNI yang mendapat fasilitas PENDUDUK TETAP negara) yang biasanya mendapatkan bebas fiskal, apakah dalam penerapan fiskal berkaitan dengan perpajakan ini masih tetap bebas. Kelihatannya buat para PERMANENT RESIDENT, peraturan bebas fiskal bagi yang non-NPWP masih ABU-ABU....