ada berita, biksu mesti ada npwp. benarkah?

[kiman]

benarkah itu teman2?

[Toni]

Hahahaha
Lucu sekali 
Ada harta apa ya?
Bo kang co juga ni pemerintah. Peras terus

[dilbert]

Siapa saja yang memiliki penghasilan akan menjadi objek pajak penghasilan... jadi kalau bhikkhu memiliki penghasilan, wajib menyetorkan pajak... siapa suruh bhikkhu-nya memiliki penghasilan ? Pendeta kr****n dan ustadz muslim yang memiliki penghasilan ok ok saja tuh menjadi pembayar pajak.

[luis]

Kemaren ini ngobrol sama Bhante Suryanadi sih memang betul begitu. Di situ statusnya "pekerja sosial" dan income nya diisi nil. Gak cuma bhiksu aja koq, tapi pemuka agama lain seperti ulama juga begitu. Jadi mereka tetap bebas pajak, hanya saja ada nomor induk pajak.

[kiman]

nah penghasilan dari mana? dari dana para pengikutnya? bukankah dana tsb untuk para anggota Sangha?

[Toni]

Nasib tinggal di ini. KABUR...

[kiman]

Kemaren ini ngobrol sama Bhante Suryanadi sih memang betul begitu. Di situ statusnya "pekerja sosial" dan income nya diisi nil. Gak cuma bhiksu aja koq, tapi pemuka agama lain seperti ulama juga begitu. Jadi mereka tetap bebas pajak, hanya saja ada nomor induk pajak.

berarti biksu dpt NPWP tanpa bayar se-sen pun begitu?

[luis]

Yup, begitu yang Bhante Suryanadi ceritakan beliau udah punya NPWP dan gak bayar pajak sesen pun.

[kiman]

o0o begitu... tenang rasanya hahaha...

[Sumedho]

tapi tetap harus lapor tiap tahun, walaupun nihil

[Equator]

yahhh.. at least kalo Bhikkhu ke luar negeri kan jadi ga bayar fiskal dua setengah jut 

[kiman]

biksu punya npwp malah untung ya hehehe...

[luis]

Iya ... kemaren ketemu Bhante Suryanadi juga di Singapore hehehehe. Bebas fiskal meringankan beban umat yang biayainnya juga hehe

[Jayadharo Anton]

Ya untunglah untuk para bhikkhu bebas fiskal dgn adanya npwp

[Sumedho]

kecuali.... bhikkhunya punya aset. nanti dikejer orang pajak lagi hehehe. lapor nihil, kgk punya income tapi punya aset.

[Equator]

Nah kalo Vihara termasuk assetnya siapa ?
Bukannya milik Sangha ?

[Toni]

Gimana kalo begini, sang bhikkhu merupakan wali dari sekolahan. Kan banyak tu, seperti sekolah buddhis yang yayasannya dipegang oleh bhikkhu. Gmana tu? Dikejarkah? Dirampokkah? atau Diperaskah?

[Sumedho]

kalo vihara kan biasanya aset yayasan atau organisasi (kek majelis misalnya)

kalau nama bhikkhu digunakan sebagai pemilik gedung/sekolah/kendaraan yah pasti diruntutin darimana dapetnya.

soal pajak kan bayar kalau ada income. jadi bukan dikejar utk bayar pajak tapi sumber dari asetnya itu darimana.

[Toni]

Dengan kata lain bhikkhu itu adalah pemegang saham, walaupun secara tidak langsung dia menerima hasilnya (sedikit/tidak). Benar ga? Jadi mo tidak mo harus setor ama preman pemerintahan.

[hatRed]

ini ada keterangan tentang Wajib Pajak

http://guskun.com/pajak/40-apakah-kita-wajib-pajak.html

[Toni]

Bukan apakah kita wajib pajak, tapi apakah kita wajib setor ke preman? Kalo memang pemerintah ada niat baik, seharusnya pemerintah tidak melihat terlebih dahulu sektor pengusaha atau pedagang. Coba dipikirkan? Apa keuntungannya? TIDAK ADA! Hanya PEMERASAN. Makanya investor pada kabur.

[hatRed]

kalo melihat objek perpajakan itu adalah kewajiban bagi seluruh warga negara.

krena dengan pajak maka pemerintahan bisa "jalan".

ingat "dari rakyat untuk rakyat"

semua fasilitas(puskesmas,keamanan, serta tatanan pemerintahan,dll) itu kan dari duit kita2 juga.

kalo kita2 gak bayar pajak lagi. mana ada dokter yg mo nongkrong di puskesmas?

[Toni]

Pajak memang menjalankan sebagian sistem pemerintahan.
Apa anda menutup mata sebelah? Berapa banyak yang bisa dilakukan pemerintah sekarang? Puskesmas? Dari sekian pemasukan yang diperas olehnya. Tapi apakah puskesmas berjalan dengan baik sekarang? TIDAK. Keamanan?? Amankah negara ini? Tatanan pemerintahan? Iya untuk dikorupsikan.

[hatRed]

jadi lebih baik tidak ada?

kenapa kita gak mencoba memperbaikinya?

semua itu kan proses...  anggap saja kita dalam tahap belajar.. toh pecahnya reformasi juga bagian dari suatu proses bukan?

[Toni]

Sistem reformasi adalah sistem yang gagal. Indonesia belum saatnya menerapkan hal tersebut. Anda merupakan wajib pajak yang baik ya? Selamat!

[Reenzia]

kenapa malah menyalahkan sistem pemerintahan?

jadi apa menurut anda lebih baik tak usah membayar pajak sama sekali?
kalo gitu apa gunanya punya pemerintahan? bukan kah dengan begitu lebih baik balik lagi ke jaman batu?
apa dengan tak membayar pajak maka kehidupan rakyat akan lebih makmur?

[Toni]

Sekarang kita lihat terlebih dahulu apa kegunaanya dari sistem NPWP tersebut? TIDAK ADA! Kalau ada tolong jelaskan dan buktikan secara konkrit cece!
Kalau pemerintah ini lebih bagus ke jaman batu kenapa ga?
Sekarang kita lihat mendekati pemilu legis ini? Siapa yang berkompeten dalam legis? Legislatif adalah badan yang membuat semua UU yang mengatur sistem ini. Jika ingin memilih pemerintahan yang ingin menjadi bagus pilihlah yang berkompeten bukannya seperti memilih artis. "SIAPA YANG SERING MASUK IKLAN, DIA YANG DIPILIH (Kayak pilih Selebritis aja). Sekarang legis dibuat oleh orang yang tidak berkompeten didalamnya. Seperti tukang ojek, siapa yang akan dipilih oleh tukang ojek? Yah tukang ojek juga bukan yang lain. Soalnya untuk mengangkat ras mereka. Begitulah INDONESIA ini. Mohon disadari ya cece

[Reenzia]

tolong ya sadar yg rusak itu bukan lebih ke sistemnya tapi ke orangnya
bagaimana jika anda yang membuktikan dengan menentang pemerintahan dan tak membayar pajak justru akan mensejahterakan rakyat?

[Toni]

Sistem yang buat siapa cece?
Lah wa bisa buktikan kalo kita tidak membayar atau tidak membayar pajak tetap saja keadaan seperti sekarang. Korupsi dimana-mana. Malahan bila kita membayar premanisme pemerintahan kian merajalela. Percaya ga?

[Reenzia]

nah sekarang saia tanya deh, korupsi yg lakukan siapa? sistem ato orgnya?
membayar preman itu yg lakukan siapa? sistem ato org?

[Toni]

 

[Reenzia]

gini deh, saia tau menurut anda bahwa membayar pajak hanya akan digunakan untuk hal yang tak mendukung kesejahteraan rakyat
tapi bayangkan saja bagaimana jika orang tak membayar pajak? padahal hukum pemeritahan adalah hukum yang memaksa
dengan tak membayar pajak hanya akan makin meyulitkan orang, malah makin akan dikejar dan justru akan mendapat sanksi administrasi lagi berupa peningkatan jumlah pajak

Jakarta, Selasa, 15 Mei 2007 (Kompas Online)
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/15/ekonomi/3532618.htm

Jakarta, Kompas - Kelompok usaha kelapa sawit Asian Agri Group diancam sanksi pajak sekitar Rp 3,145 triliun karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan mengurangi laba kena pajak. Dalam kaitan itu, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan lima anggota direksi Asian Agri Grup sebagai tersangka.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Senin (14/5), menyebutkan, kelima anggota direksi itu berinisial LA, WT, ST, TBK, dan AN. Mereka adalah penanggung jawab 14 perusahaan yang berada dalam kelompok Asian Agri. Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menandatangani surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak yang direkayasa.

"Pemeriksaan dilakukan di 15 perusahaan di bawah Asian Agri, tetapi satu di antaranya tidak memiliki kegiatan lagi sehingga fokus pemeriksaan diarahkan pada 14 perusahaan," katanya.

Hasil pemeriksaan atas ke-14 perusahaan itu menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan kelompok usaha tersebut. Bukti awal itu meliputi, pertama, penggelembungan biaya dalam laporan keuangan perusahaan sebesar Rp 1,5 triliun. Kedua, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Ketiga, mengecilkan hasil penjualan senilai Rp 889 miliar. Atas dasar laporan yang salah itu, maka SPT yang disampaikan Asian Agri merupakan SPT yang keliru.

Kesalahan pelaporan SPT itu sudah cukup untuk menjerat kelima anggota direksi dengan ancaman pidana perpajakan berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi itu ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1c dan 43 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

kalo anda tinggal di hutan sih gpp mikir gitu, tapi anda sekarang termasuk dalam bagian dari pemerintahan yang wajib bayar pajak

[Toni]

Mulai lagi de,
Sekarang gini cece, siapa yg disorot untuk membayar pajak? Mengapa? Jika membayar pajak yang wajar, ok lah. (Makan di McD aja pajak 10%, huh 26000 jadi 28600). Tapi kalo pajak yang digalakan sekarang sepertinya terlalu memaksa dan tidak jelas arah nya kemana? Apakah akan digunakan untuk menyokong pemerintahan atau untuk menyokong perut?
Yang disorot adalah pengusaha yang mempunyai duit tentu saja. Soalnya kalau diitung2 jumlah yang buat diisi keperut lumayan bisa buat gendut loh. Jika sistem ini mempunyai arah perkembangan seperti contohnya pensiun, ketentaraan, pendidikan. Itu boleh lah. Tapi yang patut dipertanyakan, adalah KEMANA?

Inilah yang dilakukan pemerintahan sekarang, tidak tahu bagaimana cara membuat UU. Keputusan akan dibentuk jika ada duitnya. Sungguh sial hidup di ini

[Reenzia]

"kemana"-nya itu oleh siapa? org juga kan?

btw uda baca yg ini?

Kemaren ini ngobrol sama Bhante Suryanadi sih memang betul begitu. Di situ statusnya "pekerja sosial" dan income nya diisi nil. Gak cuma bhiksu aja koq, tapi pemuka agama lain seperti ulama juga begitu. Jadi mereka tetap bebas pajak, hanya saja ada nomor induk pajak

[Toni]

Maksudnya?

"kemana"-nya itu oleh siapa? org juga kan?

yap uda cece, mungkin keluar dari area topik ni. Siapa yang gencar disoroti cece? pengusaha atau bhikkhu?

[Reenzia]

kan masing-masing uda punya bagiannya sendiri

[Toni]

Coba deh, cece sekarang bayar pajak atau NPWP. terus kasih tahu wa ya, apa aja kegunaannya yang dirasakan? ok, ce? Kalau bagus mungkin wa juga ikut. Kan harus yang lebih tua dulu yang kasih contoh. Bukan begitu ce?

[Reenzia]

saia gak punya NPWP lah, toh masih blm punya penghasilan sendiri
kalo mau sih coba aja suru org yg uda punya penghasilan untuk gak bayar pajak, coba liat akibatnya

[Toni]

Kalau akibat sih uda pasti jelas lah cece. wong yang buat py kekuasaan. Cemana sih? Yang ditekan adalah harus bayar kan cece? Anehnya kok, rakyat kok tenang2 aja ya? Aneh. Investor pada ga berani lagi, bayar pajak aja disorotin terus. Tau ga ce, pajak sekarang gila2an sampe orang mo beli sesuatu pikirnya 378 x. Tapi lain hal dengan tukang becak, kok mereka enjoy ya? Narik becak aja lah.

[Reenzia]

wakakka lebay sampe 378x

nah kalo uda tau krn mrk punya kekuasaan, mo dilawanpun emanknya bisa? toh cm ngabisin waktu doank
bahkan malah nambah sanksi administrasi bagi org yg tak menaatinya, bukannya malah nambah masalah aja

lagian pajak itu kan juga disesuaikan dengan jumlah pendapatan
pajak yg dibebankan pada tukang becak dan pengusaha jelas beda donk

pernah dengar tentang pendapatan tak kena pajak?

[Toni]

iya wa juga tau kok perarturannya makanya wa tidak patuhi. loh?

[Reenzia]

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) : 15,84 Juta Per tahun

Bagi pekerja dan buruh kabar ini harus tahu , karena berdampak kepada penghasilan yang kita terima setiap bulannya , baru - baru ini dari anggota komisi XI DPR Drajad Wibowo tepatnya minggu malam tanggal 13/7/2008 [..]


Besaran Pendapatan tidak kena pajak didalam pembahasan RUU PPh antara pemerintah dan DPR telah disetujui Rp. 15,840,000 pertahun, pendapatan dibawah angka itu akan bebas pajak , batas minimum Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini naik dari angka semula Rp. 13,200,000 pertahun .

[Lex Chan]

kalo ngga salah, beberapa hari lalu di kolom tulisan pembaca ada postingan berjudul "NPWP bagi pensiunan adalah pemborosan"

alasannya karena setiap kali melaporkan penghasilan harus menulis "nihil", jadi pemerintah rugi di penyediaan kertas formulir padahal tidak ada retribusinya.. coba bayangkan kalo 1 juta penduduk tidak punya penghasilan tapi wajib punya NPWP (termasuk pensiunan dan anggota sangha), berapa lembar formulir yang sia2 setiap bulannya?

[Reenzia]

 [at] ko lex

kalo gitu kasi saran sm pemerintah agar pelaporan pembayaran jangan pake kertas lagi
pake elektronik aja, liwat internet kek, hari gini masih pake kertas? :p

bank aja uda pake e-banking, mo transfer, cek saldo, cek jumlah kredit, pembayaran, jual-beli, semua pake teknologi internet
ahahha [promosi]

[Kelana]

nah sekarang saia tanya deh, korupsi yg lakukan siapa? sistem ato orgnya?
membayar preman itu yg lakukan siapa? sistem ato org?

Tapi kadang kala sistem juga bisa memberi peluang untuk seseorang melakukan korup. Sistem yang berbelit-belit membuat orang malas mengikuti sistem kemudian dia cari jalan pintas dengan membayar oknum agar ia terhindar dari sistem yang berbelit.

[Brado]

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) : 15,84 Juta Per tahun

Itulah sayangnya kita tak bisa menolak, bagi para karyawan, karena secara otomatis perusahaan menjadi 'algojo' untuk para karyawannya untuk memotong otomatis non npwp sebesar 20%
Npwp akan menjadi nomor tetap sampai kita meninggal dunia nanti, tak bisa dicabut

Coba kalo jadi tukang asinan depan rumah, biarpun nggak punya npwp, tapi kadang penghasilan perbulannya melebihi orang kantoran

[nyanadhana]

heehhh bagus jgua harus kena pajak...bhiksu2 sekarang buka2 tabungan dimana2 dengan dana vihara biar jelas penggelapan dananya lari kemana.

[Sunkmanitu Tanka Ob'waci]

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/bmc1/ch04.html

Tax evasion. If a bhikkhu intentionally does not pay a tax to which he is subject — say, on an inheritance he receives — he is guilty of a theft, which would occur on the deadline for payment of the tax. Of course, a bhikkhu who fails to pay a tax out of ignorance would not be guilty of an offense.

[Riky_dave]

wah..sebenarnya ada yang bisa ceritakan tidak asal mualanya terbentuk pajak dan tujuan pajak itu?biar lebih jelas gitu lo..wakakka

[Toni]

Asal muasal dari terbentuknya pajak adalah dimulai dari kaum yunani dan terkenal dijaman caesar. Pajak, mata uang, semuanya menjadi satu bagian dari pemerintahan. (Sejarah menurut wa pasal 1:1). hahaha...

Tujuan dari pajak sebenarnya untuk membantu pemerintahan dalam mengembangkan sistem perodaan bisnis, ekonomi, pendidikan, teknologi. Tapi Tapi tujuan pajak di Indonesia masih tanda tanya besar dan hasilnya adalah 0 gede. Sayangnya masyarakat hanya melihat dengan sebelah mata maka semakin merajalela lah klub-klub yang berkuasa atau duduk dipemerintahan. Dan tahun ini semua orang mengincar klub-klub tersebut dimulai dari tukang ojek, tukang becak, dan tukang2 lainnya.

Sebagian negara mengambil pajak untuk masa pensiun seseorang, mengendalikan pendidikan sehingga sekolah disebagian negara GRATIS TIS TIS. Sebagian negara mengambil pajak untuk mengembangkan ketentaraan sehingga banyak kita lihat negara yang banyak senjata dan menjadi adidaya. DiIndonesia mengambil pajak buat apa? Buat perut + berbuat sedikit supaya rakyat percaya apa yang dilakukan dari hasil pajak. Padahal hasilnya sedikit sekali.