Buddhisme di Kancah Politik

[adi lim]

agama dicampur dengan politik?
spiritualitas dicampur dengan perebutan kekuasaan?
cukup agama-agama lain sajalah yang melakukan itu
buddha jangan ya...please...

saya bersumpah, saya tidak akan mencoblos partai yang berlandaskan agama!!!

I love Pancasila...

Neng Dewi
Buddha Dhamma tidak ada sumpah2an, siapa yang mau hukum atau beri reward kepada Dewi ? jika sumpah Dewi benar ataupun salah, he,he,he ....... di Buddhis itu cukup tekad (Adhitana).
Jangan khawatir, Buddha Dhamma juga tidak cocok dengan yang namanya POLITIK, kalaupun sampai ada politikus yang mengatasnamakan Buddha Dhamma sebagai power untuk ajang Politik, sudah barang tentu Politikus itu akan Tamat Sendiri, seperti yang sudah pernah terjadi, dan politikus itu pasti akan dijauhi oleh umat-umatnya, karena terlalu banyak kepentingan2, karena kepentingan2 itu bisa mengalahkan yang BENAR dan SEBALIKNYA juga, dengan dalih untuk POLITIK.

Maju terus mengenal Buddha Dhamma !!!!

[markosprawira]

Dhamma diajarkan di Neraka akan dirasa sangat berguna

Bukankah akan lebih indah jika ada buddhist yg maju ke panggung politik, yg bisa menunjukkan kredibilitas dirinya dengan perduli dengan rakyat atau hidup sederhana, seperti yg ditunjukkan oleh Obama?

Sangat disayangkan jika karena suatu tempat itu "bau" dan "kotor", lalu justru dijauhi, bukannya justru dibersihkan agar tidak menular kemana2......

semoga bisa dimengerti........

[Reenzia]

maksud saia jangan gunakan label dhamma untuk tujuan biar terpilih saja

takutnya org memilih satu calon yang berlabel-kan dhamma [dengan berharap orang tersebut dapat menerapkan dhamma] padahal nanti pelaksanaannya tidak berdasarkan dhamma, intinya yg kita pilih itu tetap orangnya kan? bukan labelnya

[CKRA]

nah, ada gak sih Parpol yang berdasarkan Buddhist di indonesia

parpol apa ya???

lalu bagaimana tanggapan Buddhisme terhadap Politik mungkin ada yang bisa memberi masukan??

seingatku beberapa tahun lalu pernah ada bhiksu yang mencalon kan diri jadi caleg

pada tahun 80 bhante Girirakhito mahathera pernah menjadi anggota mpr ...


 

Andrew bukan dia "mantan" anggota MPR?
Bukan dengan nama "bhikkhu" dia mencalonkan diri jadi anggota MPR kan?

Salam hangat,
Riky

Sebagai informasi, struktur keanggotaan MPR pada masa sebelum reformasi berbeda dengan saat ini. Bila saat ini semua anggota MPR dipilih melalui Pemilu maka pada saat itu selain anggota yang dipilih melalui Pemilu juga ada anggota yang ditunjuk. Anggota-anggota ini adalah yang duduk di Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi Utusan Golongan.

Fraksi TNI/Polri diberi jatah karena tdk punya hak pilih, sedangkan jatah Fraksi Utusan Daerah adalah bagi mantan Gubernur (sekarang kan ada DPD). Sedangkan Fraksi Utusan Golongan adalah dari unsur masyarakat termasuk ormas pemuda dan ormas keagamaan. Setiap pimpinan organisasi keagamaan yang diakui negara otomatis duduk sebagai anggota MPR untuk menyalurkan aspirasi masyarakat golongan yang diwakilinya. Jadi tidak ada proses kampanye dll.

 

[Riky_dave]

nah, ada gak sih Parpol yang berdasarkan Buddhist di indonesia

parpol apa ya???

lalu bagaimana tanggapan Buddhisme terhadap Politik mungkin ada yang bisa memberi masukan??

seingatku beberapa tahun lalu pernah ada bhiksu yang mencalon kan diri jadi caleg

pada tahun 80 bhante Girirakhito mahathera pernah menjadi anggota mpr ...


 

Andrew bukan dia "mantan" anggota MPR?
Bukan dengan nama "bhikkhu" dia mencalonkan diri jadi anggota MPR kan?

Salam hangat,
Riky

Sebagai informasi, struktur keanggotaan MPR pada masa sebelum reformasi berbeda dengan saat ini. Bila saat ini semua anggota MPR dipilih melalui Pemilu maka pada saat itu selain anggota yang dipilih melalui Pemilu juga ada anggota yang ditunjuk. Anggota-anggota ini adalah yang duduk di Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi Utusan Golongan.

Fraksi TNI/Polri diberi jatah karena tdk punya hak pilih, sedangkan jatah Fraksi Utusan Daerah adalah bagi mantan Gubernur (sekarang kan ada DPD). Sedangkan Fraksi Utusan Golongan adalah dari unsur masyarakat termasuk ormas pemuda dan ormas keagamaan. Setiap pimpinan organisasi keagamaan yang diakui negara otomatis duduk sebagai anggota MPR untuk menyalurkan aspirasi masyarakat golongan yang diwakilinya. Jadi tidak ada proses kampanye dll.

 

uw...thanks...

Salam hangat,
Riky

[markosprawira]

maksud saia jangan gunakan label dhamma untuk tujuan biar terpilih saja

takutnya org memilih satu calon yang berlabel-kan dhamma [dengan berharap orang tersebut dapat menerapkan dhamma] padahal nanti pelaksanaannya tidak berdasarkan dhamma, intinya yg kita pilih itu tetap orangnya kan? bukan labelnya

sis ini aneh2 aja..... 

anda yg tanya, anda yg jawab sendiri.........

kalo yg kita pilih adalah orang yg mempraktekkan dhamma, buat apa kita harus cemas kalau ada yg membawa bendera dhamma? 

Justru dengan ini, makin menguatkan perlunya buddhisme di kancah politik karena berhubungan dengan praktek keseharian wakil rakyat, bukan dengan label (partai, utusan, daerah, agama) seperti yg ada saat ini

semoga bermanfaat bagi kita semua