Apa yg patut Umat lakukan terhadap sikap sangha yg DIRASA kurang wajar?

[Indra]

Kami sudah merespon "saran" ketua umum sangha, sudah sy tulis di atas. bhw kami sepakat menyerahkan ke Sangha.  bgmn kami pantas menolak saran guru spiritual kami??? he  he  he

saran seorang guru spiritual, DHAMMA jelas bukan hanya saran biasa, itu mengandung desakan, yg murid mesti sadari.

anda tdk harus setuju dgn saya, tapi saya tdk akan menuruti begitu saja apa yg disarankan oleh guru saya, karena saya juga bisa berpikir dan punya pertimbangan sendiri, jelas anda dan guru anda memiliki perbedaan kepentingan dalam hal ini. kalau saya sih, boleh2 aja menolak saran guru, karena yg menjalani saran itu kan saya, jadi saya lah yg berhak memutuskan.

[inJulia]

setidaknya surat harus di xros check pada penulis...
barang ASPAL banyak lho... dan tanya KENAPA !

kalau kehabisan pertanyaan nanti gw bantu supply dehh!

bhiku, umat dan pengurus (yayasan), bagaimana cara menjalakanan wihara secara baik/benar ?

Sudah terkonfirmasi oleh Padesanayaka.
Padesanayaka dapat tembusan srt tsb. dan pertelpon MENGHARUSKAN kami menempel di papan pengumuman.  Dlm srt tsb., nama beliau yg jadi ketua badan pengurus yys.

[J.W]

aneh sungguh aneh...
jika memang dikatakan

Kami sudah merespon "saran" ketua umum sangha, sudah sy tulis di atas. bhw kami sepakat menyerahkan ke Sangha.  bgmn kami pantas menolak saran guru spiritual kami??? he  he  he

saran seorang guru spiritual, DHAMMA jelas bukan hanya saran biasa, itu mengandung desakan, yg murid mesti sadari.

buat apa lagi bingung dan bertanya lagi donkkk

[inJulia]

anda tdk harus setuju dgn saya, tapi saya tdk akan menuruti begitu saja apa yg disarankan oleh guru saya, karena saya juga bisa berpikir dan punya pertimbangan sendiri, jelas anda dan guru anda memiliki perbedaan kepentingan dalam hal ini. kalau saya sih, boleh2 aja menolak saran guru, karena yg menjalani saran itu kan saya, jadi saya lah yg berhak memutuskan.

Bro indra, ya sbg Buddhist sy paham, tidak ada pemaksaan. bahkan Sang Buddha pun mengajarkan prinsip Kalama Sutta.

Di sini sy berharap masukan teman2, agar sy, kami tidak salah langkah.
Pilihan yg ada sekarang:
 [at]  Diam, iklaskan berlapang dada. Ada kemungkinan hal ini terilang lagi ditempat lain.
 [at]  mencari masukkan, dimana posisi keliru kami. dg minta pendapat rekan2 di sini.


Kalo saran oknum, kami siap tolak, tp saran ketua umum Sangha, ini berat....

[inJulia]

aneh sungguh aneh...
jika memang dikatakan buat apa lagi bingung dan bertanya lagi donkkk

Bro Jinaraga,
sudah sy tulis di atas,
Sepakat menyerahkan dan MENUNGGU prosedur serah terimanya.

apa dg demikian sdh terjadi perpindahan hak?
:-)

[Indra]

Bro indra, ya sbg Buddhist sy paham, tidak ada pemaksaan. bahkan Sang Buddha pun mengajarkan prinsip Kalama Sutta.

Di sini sy berharap masukan teman2, agar sy, kami tidak salah langkah.
Pilihan yg ada sekarang:
 [at]  Diam, iklaskan berlapang dada. Ada kemungkinan hal ini terilang lagi ditempat lain.
 [at]  mencari masukkan, dimana posisi keliru kami. dg minta pendapat rekan2 di sini.


Kalo saran oknum, kami siap tolak, tp saran ketua umum Sangha, ini berat....

saran saya tetap tdk berubah, dan tentu anda tdk harus menuruti saran saya.
ketua umum sangha hanyalah jabatan mentereng dari suatu organisasi Sangha, bagi saya jabatan itu tidak berarti apa2. kalau saya bisa mengamankan suatu property milik Sangha dari rampasan, maka saya akan sekuat tenaga mempertahankannya. vihara itu tetaplah vihara yg dipersembahkan kepada Sangha Sang Buddha walaupun tanpa sertifikat hak milik yg diserahkan kpd bhikkhu tertentu.

[inJulia]

kalau dgn bahasa preman, itu disebut "merampas"

Dalam respon surat kami, kami terpaksa membeberkan pemahaman umat awAm atas saran demikiaan. bhw itu saran yg sangat tidak wajar.

[inJulia]

saran saya tetap tdk berubah, dan tentu anda tdk harus menuruti saran saya.
ketua umum sangha hanyalah jabatan mentereng dari suatu organisasi Sangha, bagi saya jabatan itu tidak berarti apa2. kalau saya bisa mengamankan suatu property milik Sangha dari rampasan, maka saya akan sekuat tenaga mempertahankannya. vihara itu tetaplah vihara yg dipersembahkan kepada Sangha Sang Buddha walaupun tanpa sertifikat hak milik yg diserahkan kpd bhikkhu tertentu.

sekedar info buat semua,
secara dhamma vihara milik Sang Buddha.
zaman berubah, sekarang ada aturan negara. ada UU.
untuk bangun vihara maka umat mesti mendirikan yayasan.  yayasan ini yg bertanggunv jawab atas pengelolaan vihara tsb. Yys ini penentu mau dibawa kemana vhr yg ada. Ganti sekte, atau bgmn, segala sesuatu adalah otoritas Pendiri. himpun, menerima dana dr manapun. vihara milik umat, bukan milik pribadi anggota yys. tapi Badan Pendiri (skrg istilahnya B. Pembina) yayasan adalah PEMEGANG OTORITAS tertinggi.

Badan Pembina yys ini yg memilih dan melantik semua pengurus yg ada di vihara. posisi inilah yg "disarankan" agar diserahkan ke Sangha. yg dalam realisasinya akan diwakili 4 orang bhikkhu.

kurang lebih itu pemahaman saya. CMIIW



Yg dipilih menjadi anggota B Pendiri, pengawas, pengurus saat itu tentu aktivis yg hasil kesepakatan umat yg aktif saat itu. tidak ada main paksa, trik, semua hasil sikon saat itu. kebetulan tidak ada bhikkhu yg ikut.  Alm. Bhante Giri saat itu menolak dan menyarankan cukup umat saja.

[Indra]

sekedar info buat semua,
secara dhamma vihara milik Sang Buddha.
zaman berubah, sekarang ada aturan negara. ada UU.
untuk bangun vihara maka umat mesti mendirikan yayasan.  yayasan ini yg bertanggunv jawab atas pengelolaan vihara tsb. Yys ini penentu mau dibawa kemana vhr yg ada. Ganti sekte, atau bgmn, segala sesuatu adalah otoritas Pendiri. himpun, menerima dana dr manapun. vihara milik umat, bukan milik pribadi anggota yys. tapi Badan Pendiri (skrg istilahnya B. Pembina) yayasan adalah PEMEGANG OTORITAS tertinggi.

Badan Pembina yys ini yg memilih dan melantik semua pengurus yg ada di vihara. posisi inilah yg "disarankan" agar diserahkan ke Sangha. yg dalam realisasinya akan diwakili 4 orang bhikkhu.

kurang lebih itu pemahaman saya. CMIIW



Yg dipilih menjadi anggota B Pendiri, pengawas, pengurus saat itu tentu aktivis yg hasil kesepakatan umat yg aktif saat itu. tidak ada main paksa, trik, semua hasil sikon saat itu. kebetulan tidak ada bhikkhu yg ikut.  Alm. Bhante Giri saat itu menolak dan menyarankan cukup umat saja.

cuma sekedar "saran", bukan perintah, tolak saja. UU juga tdk menentukan bahwa Badan Pembina haruslah Sangha atau bhikkhu tettentu. Alm. Bhante Giri cukup bijaksana dlm menyikapi hal ini.

[johan3000]

tapi Badan Pendiri (skrg istilahnya B. Pembina) yayasan adalah PEMEGANG OTORITAS tertinggi.

1 kalau POt (pemegang otoritas teretinggi) kinerjanya tidak baik malah melenceng, trus siapa yg mengawasin/menegur bahkan menghentikan POT  ?
2 berapa lama (thn) POT memegang kekuasaan ? dan bagaimana pemilihan kembali POT ?
3 bagaimana kekuasaan umat utk mengcounter POT ?
4 apakah kamar biksu itu los,... tanpa pintu dan lemari ?
5 adakah kesamaan POT dgn pemerintahan suatu negara ?

mohon masukannya...

[dipasena]

setahu dato' vihara dalam naungan sangha tertentu (semoga benar tebakan dato' sangha yg dimaksud) disarankan (bole trima ato tolak) untuk menyerahkan vihara (kepemilikannya) kepada yayasan vihara bukan kepada sangha, tidak/jangan kepada oknum bhikkhu X, tidak/jangan kepada nama salah satu orang pendiri/pengurus

dato' malah baru denger jika ada saran untuk menyerahkan vihara (kepemilikannya) kepada sangha...

saran itu muncul karena pernah terjadi kasus :
1. ketika salah satu pendiri menyerahkan tanah nya untuk dibangun vihara, tidak ada surat penyerahan kepada yayasan, dikemudian hari, ketika sang pendiri meninggal dunia, ahli waris mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua nya, sehingga vihara akan di hancurkan karena tanah tersebut akan di jual...

2. seorang bhikkhu mempunyai ide mendirikan vihara, mengkordinir umat untuk membuat tim dalam mendirikan vihara, namun pada saat pembelian tanah menggunakan nama bhikkhu itu, suatu ketika bhikkhu tersebut lepas jubah dan mengklaim tanah itu adalah milik nya dan dijual....

ada beberapa kasus lainnya, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ada saran bahwa vihara (kepemilikannya) dan seluruh asetnya lebih baik diserahkan kepada yayasan (menggunakan nama yayasan).

mengenai uang 50 juta, dato' jg blom pernah dengar masalah ini, tp yg dato' tau, ada sebuah organisasi dijakarta, dibawah naungan salah satu bhikkhu senior, memberikan bantuan dana berupa pinjangan uang kepada vihara yg mengalami kesulitan dalam membangun bangunan vihara, bukan memberikan sejumlah uang kepada vihara tertentu rutin sekian juta dalam sebulan...

jd jk ada seorang bhikkhu yg menyarankan menyerahkan kepemilikan kepada diri nya dengan mengatasnamakan sangha, maka perlu di pertanyakan terlebih dahulu kepada sangha, jika tidak ada kejelasan, minta yayasan untuk menolak saran tersebut.

[inJulia]

(maaf do post)

[inJulia]

 

1 kalau POt (pemegang otoritas teretinggi) kinerjanya tidak baik malah melenceng, trus siapa yg mengawasin/menegur bahkan menghentikan POT  ?
2 berapa lama (thn) POT memegang kekuasaan ? dan bagaimana pemilihan kembali POT ?
3 bagaimana kekuasaan umat utkmengcounter POT ?
4 apakah kamar biksu itu los,... tanpa pintu dan lemari ?
5 adakah kesamaan POT dgn pemerintahan suatu negara ?

mohon masukannya...

ada dan tergantung AD & ART yayasan. itu mengatur sanksi pecat anggota B. Pembina.

4. Kamar ber ac. ;-) motiv dan warna sprei sy belum cek.
5. ngga tahu.
oot, bro
:-)

[inJulia]

setahu dato' vihara dalam naungan sangha tertentu (semoga benar tebakan dato' sangha yg dimaksud) disarankan (bole trima ato tolak) untuk menyerahkan vihara (kepemilikannya) kepada yayasan vihara bukan kepada sangha, tidak/jangan kepada oknum bhikkhu X, tidak/jangan kepada nama salah satu orang pendiri/pengurus

dato' malah baru denger jika ada saran untuk menyerahkan vihara (kepemilikannya) kepada sangha...

saran itu muncul karena pernah terjadi kasus :
1. ketika salah satu pendiri menyerahkan tanah nya untuk dibangun vihara, tidak ada surat penyerahan kepada yayasan, dikemudian hari, ketika sang pendiri meninggal dunia, ahli waris mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua nya, sehingga vihara akan di hancurkan karena tanah tersebut akan di jual...

2. seorang bhikkhu mempunyai ide mendirikan vihara, mengkordinir umat untuk membuat tim dalam mendirikan vihara, namun pada saat pembelian tanah menggunakan nama bhikkhu itu, suatu ketika bhikkhu tersebut lepas jubah dan mengklaim tanah itu adalah milik nya dan dijual....

ada beberapa kasus lainnya, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ada saran bahwa vihara (kepemilikannya) dan seluruh asetnya lebih baik diserahkan kepada yayasan (menggunakan nama yayasan).

mengenai uang 50 juta, dato' jg blom pernah dengar masalah ini, tp yg dato' tau, ada sebuah organisasi dijakarta, dibawah naungan salah satu bhikkhu senior, memberikan bantuan dana berupa pinjangan uang kepada vihara yg mengalami kesulitan dalam membangun bangunan vihara, bukan memberikan sejumlah uang kepada vihara tertentu rutin sekian juta dalam sebulan...

jd jk ada seorang bhikkhu yg menyarankan menyerahkan kepemilikan kepada diri nya dengan mengatasnamakan sangha, maka perlu di pertanyakan terlebih dahulu kepada sangha, jika tidak ada kejelasan, minta yayasan untuk menolak saran tersebut.

Dana yg masuk otomatis menjadi milik yys. Hibah tanah SUDAH dibuatkan AKTA HIBAH WASIAT di Notaris.  Jadi secara hukum, kekuatiran itu SUDAH ADA antisipasi hukumnya.


Masalah sudah sampai dan ditangani ketua umum sangha. sudah bukan oknum lagi.

Sudah kami beber dalam respon surat kami, tapi tidak ada tanggapan.
thanks.

[dipasena]

Dana yg masuk otomatis menjadi milik yys. Hibah tanah SUDAH dibuatkan AKTA HIBAH WASIAT di Notaris.  Jadi secara hukum, kekuatiran itu SUDAH ADA antisipasi hukumnya.


Masalah sudah sampai dan ditangani ketua umum sangha. sudah bukan oknum lagi.

Sudah kami beber dalam respon surat kami, tapi tidak ada tanggapan.
thanks.

sudah pernah menyampaikan masalah ini kepada majelis tingkat kota/daerah ? mungkin mereka bs membantu penyelesaian nya...