Saya tidak setuju dengan tindakan bhikkhu yang ikut-ikutan datang ke KPK untuk membela. Karena tidak pantas seorang bhikkhu masuk ke urusan politik dan sudah seharusnya seorang bhikkhu bersikap netral, sudah ada hukum karma yang bertindak adil di bumi ini. Jadi tidak perlu ada yang harus ditakutkan oleh bhikkhu-bhikkhu tersebut.
Terlebih dalam artikel yang saya baca sang bhikkhu mengatakan seperti ini ""Seluruh Umat Budha dan seluruh Bhikkhu Sangha prihatin dengan kondisi ini. Merasa terpukul. Kita mengharapkan KPK tidak menahan hartati untuk sementara waktu," kata Tadhista di KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2012)
Saya tidak setuju dengan pernyataan yang membawa-bawa kata "seluruh umat buddha" tersebut. Mungkin Hartati memang telah banyak membantu dalam perkembangan Budddha di Indonesia, dan mungkin juga memang benar beliau hanya sebagi korban pemerasan. Tapi bisa jadi ada karma-karma buruk lain yang tidak kita ketahui yang menyebabkan beliau sampai terkena kasus seperti ini. Saya sendiri kurang respect sama beliau dikarenakan perubahan yang terjadi pada PRJ. PRJ didirikan untuk seluruh rakyat, dari ekonomi rendah sampai tinggi.
Tempo dulu semua bisa masuk PRJ tapi sekarang harga tiket menjadi mahal sampai-sampai tidak terjangkau lagi oleh kaum marginal. Ini sama saja menyita kebahagiaan kaum marginal demi keperluan lain yang entah untuk apa. Karma dinilai dari seberapa banyak perbuatan kita itu membahagiakan orang lain maupun seberapa banyak membuat orang lain menderita. Saya kira apabila hukum negara bisa saja berbuat tidak adil. tapi hukum karma itu adil, jika harus berbuah maka berbuah, entah buruk ataupun baik. Jika beliau dapat lolos dari kasus ini mungkin memang karma baik akibat perbuatan baiknya yang berbuah. Jadi saya lebih sependapat dengan apa yang Buddha katakan bahwa seorang bhikkhu seharusnya menghindari hal-hal yang berbau politik apalagi berdemo.